UU Deforestasi Uni Eropa Bikin Indonesia Terancam Kehilangan USD7 Miliar

Jakarta: Kebijakan Uni Eropa yang telah mengesahkan Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR) berpotensi besar menimbulkan efek negatif terhadap necara perdagangan Indonesia.

Menurut Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Ariawan Gunadi, sebagai negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia, implementasi EUDR dapat menghambat perdagangan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya. Bahkan, berpotensi memicu kerugian sebesar USD7 miliar terhadap neraca perdagangan internasional Indonesia.

"Ini membebani produsen kelapa sawit, dan merugikan petani kecil dari rantai pasokan," kata Ariawan kepada wartawan, dilansir Mediaindonesia.com. Minggu, 10 September 2023.

Selain itu, kata dia, adanya persyaratan uji tuntas (due diligence) deforestasi dalam semua rantai pasok (supply chain) perdagangan internasional Uni Eropa secara inheren menciptakan sistem penolokukuran (benchmarking) yang bersifat diskriminatif bagi negara-negara eksportir kelapa sawit.


Baca juga: RI Tak Hambat Produk Uni Eropa Masuk Indonesia


Regulasi ini mempersulit akses market penetrasi ke pasar Uni Eropa, membebani produsen kelapa sawit, dan merugikan petani kecil dari rantai pasokan. Selain itu, regulasi EUDR ini juga tidak sejalan dengan prinsip dan kaidah aturan di World Trade Organization (WTO) karena merupakan bentuk hambatan non tarif (non tariff barrier) dan menggunakan standardisasi yang berbeda dari ketentuan standardisasi yang telah berlaku.

Regulasi ini juga bertentangan dengan semangat kerja sama negara-negara dunia untuk mengatasi isu perubahan iklim baik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (SDGs), Paris Agreement, maupun Conference of The Parties (COP).

"Seharusnya Uni Eropa menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan negara-negara produsen eksportir komoditas dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya dengan melibatkan negara-negara produsen eksportir komoditas seperti Indonesia," papar alumni S3 Universitas Indonesia itu.
 

Indonesia bisa mengajukan keberatan

Karena besarnya potensi kerugian yang akan dihadapi oleh Indonesia imbas dari pemberlakuan EUDR, Ariawan yang juga guru besar Universitas Tarumanagara ini menyarankan pemerintah Indonesia melakukan sejumlah langkah, di antaranya Indonesia bersama dengan negara-negara eksportir lainnya dapat mengajukan keberatan secara resmi dan tertulis kepada Uni Eropa untuk membatalkan regulasi EUDR.
 

Indonesia melakukan penilaian kembali

Kedua, Pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan penilaian kembali secara internal untuk memastikan produk-produk yang diekspor ke Uni Eropa telah sesuai dengan prinsip dan kaidah aturan di World Trade Organization (WTO).
 

Melakukan diplomasi kepada Uni Eropa

Selain itu, sebagai anggota G20, Pemerintah Indonesia dapat melakukan diplomasi kepada Uni Eropa untuk mencabut ketentuan wajib melakukan uji tuntas dalam EUDR karena bersifat diskriminasi dan mendesak WTO untuk memastikan tidak agar upaya-upaya delegitimasi yang bertentangan dengan perdagangan yang berkeadilan (fair trade).
 

Strategi diversifikasi pasar minyak sawit

Keempat, Pemerintah Indonesia juga harus mempersiapkan strategi diversifikasi pasar minyak sawit ke kawasan lain seperti Afrika, Eropa Timur dan Asia Tengah jika Uni Eropa tidak mau mencabut regulasi EUDR.
 

Merampungkan regulasi penyelesaian legalitas kebun sawit domestik

Kelima, dari sisi hukum, Pemerintah Indonesia perlu untuk segera merampungkan regulasi mengenai penyelesaian legalitas kebun sawit domestik agar nantinya tidak ada lagi perkebunan kelapa sawit yang diklaim sepihak sehingga percepatan sertifikasi sustainability sawit dapat dilakukan.