Ben-Gvir Kembali Menjabat Menteri Keamanan Nasional Israel

Tel Aviv: Pemerintah Israel menyetujui pengangkatan kembali politisi sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, sebagai Menteri Keamanan Nasional. Keputusan ini diumumkan oleh kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Rabu, 19 Maret 2025, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat koalisi pemerintah menjelang tenggat waktu penyusunan anggaran negara.

Selain Ben-Gvir, anggota Knesset Amichay Eliahu juga ditunjuk kembali sebagai Menteri Warisan, sementara Isaac Wasserlauf diangkat sebagai Menteri Negev, Galilea, dan Ketahanan Nasional. Pengangkatan ini dilakukan setelah Partai Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) yang dipimpin Ben-Gvir bergabung kembali dengan koalisi pemerintah pada Selasa lalu.

Ben-Gvir sebelumnya mengundurkan diri dari pemerintahan pada Januari 2025 sebagai bentuk protes terhadap gencatan senjata di Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan dengan kelompok Hamas. Namun, dengan kembalinya Partai Otzma Yehudit ke koalisi pemerintah, Netanyahu berhasil mengamankan dukungan politik yang diperlukan untuk meloloskan RUU anggaran negara sebelum akhir bulan.

Menurut hukum Israel, pemerintah akan secara otomatis jatuh jika RUU anggaran negara tidak disetujui sebelum akhir bulan. Oleh karena itu, kembalinta Ben-Gvir dan partainya dianggap langkah penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan Netanyahu.

Penentangan jaksa agung

Meskipun pengangkatan Ben-Gvir disetujui oleh pemerintah, Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menentang keputusan tersebut. Menurut lembaga penyiaran publik Israel, KAN, Baharav-Miara menolak pengangkatan Ben-Gvir karena adanya beberapa petisi yang diajukan ke Mahkamah Agung menuntut pemecatan politisi sayap kanan tersebut dari jabatannya, dikutip dari Anadolu, Rabu, 19 Maret 2025.

Partai Otzma Yehudit, yang dipimpin Ben-Gvir, memiliki enam kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Kembalinya Ben-Gvir ke pemerintahan dianggap sebagai penyelamat bagi Netanyahu, yang sedang menghadapi tekanan politik.

Pengangkatan kembali Ben-Gvir terjadi di tengah konflik yang terus berlanjut di Gaza. Sejak Oktober 2023, kampanye militer Israel di Gaza telah menewaskan hampir 50.000 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 112.000 orang.

Konflik ini juga telah memicu kecaman internasional, termasuk surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militernya di Gaza. Situasi ini semakin memperumit posisi Israel di kancah internasional.

Kembalinya Ben-Gvir ke pemerintahan diharapkan dapat memperkuat posisi Netanyahu dalam menghadapi tekanan politik domestik dan internasional. Namun, keputusan ini juga memicu kontroversi, terutama di kalangan oposisi dan kelompok hak asasi manusia yang menilai Ben-Gvir sebagai figur kontroversial dan ekstrem.

(Muhammad Adyatma Damardjati)