Pusat Hukum Israel Desak Akses ke Aktivis Bantuan Gaza yang Ditahan

Gaza: Pusat Hukum Adalah mengecam serangan militer Israel terhadap armada bantuan menuju Gaza dan menuntut akses segera terhadap para aktivis yang ditahan.

“Serangan Israel terhadap warga sipil tak bersenjata di laut dan penyitaan kapal kemanusiaan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional,” ucap Adalah dalam pernyataan resminya, dikutip dari Anadolu, Rabu, 8 Oktober 2025.

Adalah menyampaikan kepada otoritas Israel bahwa mereka akan mewakili seluruh aktivis dari Freedom Flotilla Coalition (FFC) dan menuntut izin untuk segera menemui mereka begitu tiba di Israel. Lembaga itu juga menegaskan akan menantang penahanan yang dinilai ilegal serta penyitaan kapal dan bantuan yang dibawa.

Militer laut Israel dilaporkan menyerang dan menahan seluruh aktivis di atas sembilan kapal konvoi, termasuk kapal utama FFC bernama Conscience. Konvoi itu berlayar menuju Gaza untuk menentang blokade Israel.

Sebelum komunikasi terputus pada Rabu pagi, peserta di kapal Conscience yang terdiri dari dokter, perawat, dan jurnalis melaporkan bahwa helikopter militer Israel menyerang kapal mereka di perairan internasional, sekitar 120 mil laut dari Gaza, sebelum akhirnya dibajak.

Kementerian Luar Negeri Israel mengonfirmasi bahwa semua aktivis yang ditahan sedang dibawa ke Pelabuhan Ashdod di Israel selatan. FFC, yang berdiri sejak 2010, telah berulang kali mengirim armada bantuan untuk menarik perhatian dunia terhadap krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Armada terbaru ini berlayar setelah pasukan Israel sebelumnya menyita lebih dari 40 kapal dalam misi Global Sumud Flotilla dan menahan lebih dari 450 aktivis, sebagian besar kemudian dideportasi.

Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza selama hampir 18 tahun dan memperketat pengepungan sejak Maret lalu dengan menutup perbatasan serta memblokir pengiriman makanan dan obat-obatan. Sejak Oktober 2023, serangan udara Israel telah menewaskan hampir 67.200 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sementara pembicaraan untuk mengakhiri perang tengah berlangsung di Mesir berdasarkan rencana 20 poin yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

(Keysa Qanita)