Soal Hambali, Yusril Tak Ingin Kasus Eks MAHID yang Dituduh Komunis Terulang

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah akan bersikap adil mengurus nasib Encep Nurjaman alias Hambali. Ia tak ingin kasus mantan Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) yang dituduh komunis terulang.

"Kami tidak ingin mengulang apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dahulu, dan itu pun saya yang menyelesaikan sebagai Menteri Kehakiman terhadap eks MAHID (Mahasiswa Ikatan Dinas) yang mereka dituduh komunis, tidak bisa pulang ke Tanah Air, bertahun-tahun sampai tua,” kata Yusril di kantornya, Selasa, 21 Januari 2025.

Yusril memastikan pemerintahan saat ini tidak sama dengan Orde Baru. Bersalah pun warga Indonesia di luar negeri, apa pun visi politik atau pandangannya, pemerintah wajib berlaku adil dengan memberikan perlindungan.

Maka itu, pemerintah tengah mewacanakan pemulangan Hambali. Warga Indonesia yang dikenal sebagai mantan pentolan Jemaah Islamiyah (JI) saat ini ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Guantanamo, Kuba.
 

Baca juga:  Pemerintah Belum Berencana Repatriasi Tersangka Terorisme Hambali dari AS

“Memang saya tahu ada pendapat beda-beda mengenai Hambali ya, tapi kami ini pemerintah, dan pemerintah itu harus bersikap adil dan menyamaratakan semua warga negara Indonesia yang menghadapi masalah di luar negeri,” ungkap pakar hukum tata negara itu

Yusril menambahkan setiap warga negara wajib dilindungi walau terdapat perbedaan prinsip dengan pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sudah mencoba membuka akses komunikasi dengan Hambali dan pihak AS.

“Pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah mencoba untuk membuka akses dapat berhubungan dengan Hambali ini, tapi tidak berhasil,” ujar dia.