Sekolah Rakyat Diyakini Ciptakan Pemerataan Ekonomi yang Inklusif

Jakarta: Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia mendukung program prioritas Sekolah Rakyat. Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Andi Rukman Karumpa meyakini program Sekolah Rakyat bukan sekadar kebijakan, melainkan sebuah lompatan peradaban yang strategis.

"Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang telah terlalu lama membelenggu, dengan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk diberikan tangga menuju masa depan yang lebih cerah," ujar Andi dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 22 Oktober 2025.

Andi menyebut program ini membuka jalan bagi lahirnya pelaku usaha baru dari generasi bawah, merobek batas-batas strata sosial dan menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif. Hal ini merupakan jawaban nyata terhadap darurat pendidikan yang mana ratusan ribu anak putus sekolah dan belum pernah merasakan bangku pendidikan, yang tanpa memiliki ijazah hanya akan menambah barisan pengangguran.

"Konsep boarding school dengan jaminan makan tiga kali gratis, fasilitas belajar yang memadai, dan pembentukan karakter yang holistik merupakan wujud tanggung jawab negara yang paling hakiki, sebuah investasi terbaik dana rakyat untuk masa depan rakyat itu sendiri," ucap Ketua Umum BPP Gapensi tersebut.

Oleh karenanya, Andi menilai semangat luhur program pendidikan ini tidak boleh dikhianati oleh metode tender pekerjaan fisiknya. Andi menyampaikan pemaketan pembangunan Sekolah Rakyat digabungkan beberapa lokasi dalam satu paket dengan nilai lebih Rp1 triliun dan ratusan miliar rupiah.

"Di sisi lain, kami harus bersuara lantang menolak praktik yang justru dapat mematikan denyut nadi perekonomian kita, yaitu pemaketan pekerjaan fisik yang mengonsolidasi banyak lokasi menjadi satu paket tender besar," sambung Andi.
 

Baca juga: Bangun Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo: Kita Harus Berani Potong Rantai Kemiskinan

(Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Andi Rukman Karumpa. Foto: dok Istimewa)

Kritisi pemaketan pembangunan Sekolah Rakyat

Menurut Andi, praktik pemaketan beberapa lokasi dalam satu paket tender besar justru bertolak belakang dengan semangat membangun dari akar rumput. Andi menyebut tender mempersyaratkan pengalaman minimal yang sudah mengarah pada BUMN-BUMN karya.

"Akankah puluhan paket yang tersebar di seluruh provinsi sudah diperuntukan hanya untuk BUMN-BUMN Karya itu saja?" tanya Andi.

Alih-alih meningkatkan peran serta pelaku UMKM, lanjut Andi, praktik ini justru mencekik para pelaku UMKM. Dari sudut pandang prinsip dasar, pemaketan semacam ini tidak efisien karena rentan menimbulkan biaya logistik dan koordinasi yang membengkak serta pengawasan terhadap beberapa lokasi yang berbeda menjadi sangat lemah.

"Prosesnya tidak transparan dan terbuka ketika hanya kalangan tertentu yang mampu mengikuti tender berskala besar. Kondisinya tidak bersaing dan tidak adil karena menghilangkan kesetaraan kesempatan bagi UMKM lokal," ungkap Andi.

Oleh karena itu, ucap Andi, Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia mendesak program Sekolah Rakyat didukung dengan metode pengadaan yang juga mulia, yaitu dengan memecah paket pekerjaan fisik sesuai dengan lokasi dan kapasitas usaha lokal. Andi menilai kepercayaan dan kesempatan yang lebih besar harus diberikan kepada pengusaha lokal untuk membangun sekolah di daerahnya sendiri.

"Mereka yang paling paham medan, paling dekat dengan masyarakat, dan yang akan memastikan dana pembangunan berputar untuk kesejahteraan daerah setempat," tegas Andi.

Dengan pendekatan ini, Andi menyebut pemerintah tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi daerah. Andi mengatakan hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang tidak hanya mencetak generasi penerus yang cerdas, melainkan juga menciptakan lapangan kerja dan pelaku usaha yang tangguh.

"Mari wujudkan cita-cita pendidikan yang inklusif dengan pengadaan yang juga inklusif, demi Indonesia yang maju, adil, dan berdaulat," tegas Andi.