Imbas Dualisme Kepengurusan, Sejumlah Satwa Bandung Zoo Mati

Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) prihatin matinya sejumlah satwa peliharaan yang ada di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Salah satu penyebabnya adalah, adanya dualisme pengelolaan hingga berdampak turunnya kualitas konservasi.

“Pemkot berharap ada tindak lanjut dari Kementerian Kehutanan terutama terkait konservasi di bekas situ atau upaya pelestarian keanekaragaman hayati, dengan cara menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alami mereka. Saya juga berharap kementerian melakukan peninjauan ulang terhadap izin pengelolaan konservasi eks situ, karena itu kan dari kementerian,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Rabu, 2 Juli 2025.

Farhan juga menyoroti pihak yayasan yang tidak membayar sewa ke Pemkot Bandung sejak 2003 meski Kebun Binatang Bandung adalah aset milik pemerintah. “Kepada pengelolanya Yayasan Taman Margasatwa Tamansari (YTM) hanya tandatangan saja, tapi tidak membayar sewa sama sekali dari tahun 2003,” ujarnya.

Pengelola Bandung Zoo yang merespons pernyataan wali kota yang ingin izin konservasi eks situ ditinjau ulang akibat sejumlah satwa mati karena dampak dualisme pengelolaan. 

“Saat ini terjadi dualisme pengelolaan Kebun Bintang Bandung, yaitu antara YTM dan Taman Safari Indonesia (TMI). Kondisi ini telah menyebabkan miskoordinasi perawatan satwa yang berujung pelikan, beruang, hingga burung kaka tua mati,” ungkap General Manager Bandung Zoo dari YTM, Peter Arbeny.
 

Baca: Kejati Jabar Tahan Eks Sekda Terkait Penguasaan Lahan Kebun Binatang Bandung

Katanya, izin konservasi tersebut sudah melekat di yayasan selama 30 tahun dan baru akan berakhir pada 2033 nanti. Jadi secara konservasi, sebenarnya pengelolaan dari yayasan tidak ada masalah.

"Hanya karena terganggu ada intervensi dan dualism,” jelasnya.

Menurut Peter, selama ini, konservasi yang dilakukan oleh YTM sudah dijalankan dengan baik dan sudah ada evaluasi. Sementara terkait hewan mati murni akibat miskoordinasi perawatan. 

“Memang yang berbeda, sekarang lahan milik Pemkot Bandung, kita tidak mempermasalahkan itu. Tapi konservasi kita tetap menjalankan dengan baik, namun tanggal 20 Maret 2025 ada intervensi dari pihak tertentu yang kemudian menganggu kinerja kami dalam pengelolaan,” sambungnya.