Trans Jatim di Malang, ASN Didorong Jadi Teladan Pakai Transportasi Umum

Malang: Kehadiran layanan Bus Trans Jatim di Kota Malang, Jawa Timur, mulai memantik diskusi serius soal pembenahan transportasi publik. DPRD Kota Malang menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menegaskan aparatur sipil negara (ASN) serta anggota DPRD perlu menjadi contoh dalam menggunakan angkutan umum. Menurutnya, perubahan budaya transportasi harus dimulai dari para pemangku kebijakan.

“Harus ada contoh, baik dari ASN, termasuk anggota DPRD. Masyarakat juga perlu diarahkan untuk mulai beralih dari kendaraan pribadi,” ujarnya, Sabtu 15 November 2025.

Salah satu armada Bus Trans Jatim yang mulai diuji coba di Kota Malang, Jawa Timur. Metrotvnews.com/Daviq Umar Al Faruq

Dito mengaku dirinya kerap memanfaatkan angkutan umum jika rutenya terlayani transportasi publik. Ia berharap pola itu juga diikuti oleh ASN dan wakil rakyat sebagai bagian dari edukasi penggunaan transportasi umum.

Di sisi lain, Dito menyebut kehadiran Trans Jatim harus menjadi pemicu percepatan perbaikan layanan angkutan kota yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas harian warga. Ia menilai banyak hal yang perlu ditingkatkan, mulai dari kualitas armada hingga kepatuhan uji KIR.

“Selain memperbaiki sistem, kita juga harus memperbaiki layanan dan armadanya. Faktanya masih banyak angkutan kota yang tidak menjalani uji KIR, sehingga belum layak jalan,” kata politisi Partai NasDem tersebut.

DPRD mendorong pendekatan lebih humanis dalam penataan angkot agar para pengemudi tidak tersingkir oleh moda transportasi yang lebih modern. Salah satu opsi ialah mengalokasikan sebagian armada angkot sebagai angkutan pelajar, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam sistem transportasi terintegrasi.

“Angkutan umum ini perlu ditata dan diintegrasikan melalui Trans Jatim. Target kita jelas: penggunaan kendaraan pribadi harus dikurangi. Tapi sebelum ke sana, transportasi publik harus disiapkan,” tegas Dito.

Ia menjelaskan, Trans Jatim idealnya melaju di koridor utama, sementara angkot tetap beroperasi di jalur-jalur sekunder selama armada memenuhi standar kelayakan. DPRD juga meminta Dishub menempatkan angkot sebagai feeder agar sistem transportasi semakin terhubung.

“Dengan integrasi yang baik, angkot tetap hidup, layanan publik meningkat, dan masyarakat punya alasan kuat meninggalkan kendaraan pribadi,” ujar Dito.