Ilustrasi jemaah Haji. Istimewa
Achmad Zulfikar Fazli • 11 June 2025 13:44
Makkah: Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Satori, menyoroti persoalan katering untuk konsumsi jemaah haji Indonesia pascapuncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ada dua dari 15 dapur yang gagal mendistribusikan makanan sebagaimana mestinya.
"Saya lihat BPKH Limited (anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji) yang bekerja sama dengan 15 dapur. Namun dari 15 dapur ini, ada dua dapur yang gagal mengirim. Akibatnya, dari target 20 ribu paket makanan, hanya 10 ribu yang berhasil diproduksi," ungkap Satori di Makkah, Arab Saudi, Selasa, 10 Juni 2025.
Menurut dia, kegagalan tersebut berimbas langsung pada pelayanan konsumsi jemaah haji Indonesia yang semestinya tidak boleh terjadi. "Kalau separuh dari kebutuhan makanan tidak tersedia, maka harus ada konsekuensi. Ini menyangkut hak dasar jemaah," tegas Satori.
Legislator Partai NasDem itu mendorong pihak penyelenggara segera menindaklanjuti dengan memberikan kompensasi atau pengembalian yang layak kepada jemaah.
“Kalau kenyataannya konsumsi katering tidak diterima jemaah, otomatis harus ada konsekuensi dong. Ya tentunya bisa berupa pengembalian, atau penggantian agar jemaah bisa membeli makanan dari luar,” ujar dia.
Baca Juga:
Proses Ibadah Haji, Petugas Cek Barang-barang yang Tertinggal |