Strategi Diplomasi Indonesia di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo

Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menilai kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tak hanya memihak blok kekuatan besar. Prinsip tersebut menunjukkan peran proaktif Indonesia dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, khususnya terkait konflik di Gaza, Palestina.

"Ini menjadi panggung krusial bagi implementasi prinsip tersebut, yang diperkuat dengan pendekatan diplomasi aktif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," kata Dave melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 November 2025.

Ketua DPP Partai Golkar itu menjelaskan, teori Middle Power penggambaran bagi Indonesia saat ini cukup relevan. Meski tidak memiliki kapasitas militer atau ekonomi seperti great powers, tetapi Indonesia memiliki kapasitas dan kemauan untuk memengaruhi tatanan global melalui inisiatif diplomatik, multilateralisme, dan kredibilitas nasional.

"Komisi I menilai aksi nyata, seperti pengiriman bantuan kemanusiaan dan penempatan TNI, mengubah citra Indonesia dari sekadar negara narasi menjadi 'beraksi’, yang merupakan ciri khas diplomasi middle power yang efektif," ungkap Dave.

Ia menilai, dengan memimpin dalam isu kemanusiaan dan memobilisasi dukungan internasional secara langsung dapat meningkatkan modal diplomatisi Indonesia. Serta, menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dan global yang bertanggung jawab, keuntungannya tentu adalah meningkatkan daya tawar dan positioning.

Baca juga: Diplomasi Global Presiden Prabowo Menguat dari Australia hingga Yordania-World in Minutes

Jika berdasarkan konsep Smart Power oleh Joseph Nye, Indonesia telah memadukan elemen soft power dan hard power. Sehingga menghasilkan Smart Power. 

"Dukungan konsisten Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berakar pada identitas konstitusional anti-penjajahan dan solidaritas, yang merupakan sumber utama soft power. Sementara secara hard power, pengiriman personel militer untuk tugas kemanusiaan dan pembangunan menunjukkan profesionalisme, kapabilitas logistik, dan kesiapan operasional TNI," sebut Dave.

Presiden RI Prabowo Subianto. Foto: Setpres.

Selain itu, rencana penempatan personil TNI hingga 20.000 prajurit, merupakan manifestasi konkret dari politik luar negeri aktif Indonesia. Namun, Komisi I melihat perlu adanya analisis risiko dan kehati-hatian karena Gaza dapat kembali menjadi zona konflik aktif sewaktu-waktu. 

"Selain itu, secara teoretis, penempatan TNI memerlukan mandat internasional yang jelas (seperti dari PBB atau kesepakatan regional) untuk menghindari potensi tumpang tindih kepentingan dan risiko kontak senjata yang dapat membahayakan personel dan bahkan memperkeruh hubungan adalah keuntungan strategis berupa kerangka yang baik bagi Indonesia," ujar Dave.

Selain itu, Ketua PPK Kosgoro 1957 itu menyoroti diplomasi aktif Presiden Prabowo berdialog dengan semua pihak. Baik itu dari Amerika Serikat (AS) hingga OKI bakal menjadi modal diplomatik yang lebih kuat.

"ini adalah cara elegan untuk meningkatkan daya tawar Indonesia sebagai negara yang solutif," ujar Dave.

Dia menilai, pendekatan Diplomasi Jemput Bola atau diplomasi proaktif yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo di sejumlah kesempatan merupakan pergeseran dan positioning yang signifikan. 

"Pendekatan ini melampaui diplomasi reaktif dan memasuki ranah active engagement," kata Dave.

Dave menilai, Indonesia tidak lagi menunggu undangan. Melainkan secara aktif mencari peluang untuk memediasi dan  menginisiasi solusi di meja perundingan.