Pemerintah Yaman Tunjuk Menteri Keuangan sebagai PM Baru

Sanaa: Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menunjuk Menteri Keuangan Salem bin Buraik menjadi perdana menteri baru pada hari Sabtu kemarin setelah pendahulunya mengundurkan diri, dengan mengatakan bahwa ia tidak dapat sepenuhnya menjalankan kekuasaannya.

Perdana menteri yang akan lengser Ahmed Bin Mubarak telah berselisih selama berbulan-bulan dengan Rashad al-Alimi, yang mengepalai Dewan Kepemimpinan Presiden yang didukung Arab Saudi, ujar dua menteri dan seorang anggota PLC kepada kantor berita AFP.

Alimi menunjuk Bin Buraik sebagai perdana menteri dalam sebuah keputusan yang diterbitkan kantor berita resmi Saba dan dikutip The New Arab, Minggu, 4 Mei 2025. Tidak ada perubahan menteri lainnya yang diumumkan.

Setelah pemberontak Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sanaa pada 2014, pemerintah Yaman mundur ke Aden di selatan. Para pemberontak masih menguasai sebagian besar pusat populasi di negara Semenanjung Arab yang miskin itu.

Koalisi militer pimpinan Saudi melakukan intervensi untuk mendukung pasukan pemerintah yang terkepung pada tahun 2015, tetapi tidak banyak berhasil. Albasha mengatakan Bin Buraik "didukung oleh politisi Yaman yang berpihak pada UEA dan memiliki hubungan yang kuat dengan pejabat Saudi,” dan ini akan menjadi krusial dalam mengamankan dukungan Riyadh.

Bin Mubarak sebelumnya mengunggah di X bahwa ia telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Alimi. Di dalamnya, ia berkata: "Saya tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusional saya dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk mereformasi lembaga pemerintah atau menerapkan perubahan pemerintahan yang sah."

Perubahan tersebut terjadi saat Houthi, yang menguasai sebagian besar Yaman, melancarkan serangan rudal ke Israel dan menargetkan pengiriman di jalur air utama dalam apa yang mereka katakan sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina atas perang di Gaza. Dalam surat pengunduran dirinya, Bin Mubarak mengatakan bahwa meski ada kendala, ia telah mencapai "banyak keberhasilan,” dengan mengutip reformasi fiskal dan administratif serta gerakan antikorupsi.

Tiga sumber resmi Yaman yang berbicara kepada AFP meminta anonimitas untuk berbicara dengan bebas, mengatakan Bin Mubarak telah menangguhkan anggaran beberapa kementerian, termasuk pertahanan, dengan alasan korupsi, yang semakin memicu ketegangan.

Baca juga:  AS Klaim Serang 800 Target Houthi di Yaman, Tewaskan 100 Milisi Sejak Maret