Tukin Dosen Tak Kunjung Cair, Kemendikti Saintek Selalu Berdalih Ada Perubahan Nomenklatur

Jakarta: Para dosen di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sudah mempertanyakan kejelasan terkait tunjangan kinerja (tukin) yang tak kunjung cair. Namun, pihak kementerian selalu berdalih pembayaran tukin molor lantaran adanya perubahan nomenklatur. 

"Jadi selama ini jawaban yang kami dapatkan dari kementerian, itu selalu dikatakan bahwa selalu terjadi perubahan nomenklatur," ujar Wakil Ketua Aliansi Dosen ASN Kemdikti Saintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Anggun Gunawan, kepada Metro TV, Jumat 7 Maret 2025.

Dia menilai jawaban dari pihak kementerian hanya alasan semata. Menurut dia, sebenarnya ada persoalan lebih filosofis yang membuat tukin dosen tak kunjung cair.

"Saya akan membawakan ada dua teori kenapa dosen itu dipinggirkan dari mendapatkan tukin," ucap dia.
 

Baca Juga:  Tukin Tak Kunjung Cair, Aliansi Dosen Mengadu ke Fraksi NasDem

Pertama, dia melihat sistem pendidikan tinggi di Indonesia saat ini menganut sistem Neoliberalis. Negara semakin lama memperkecil anggaran untuk dunia pendidikan tinggi. 

Hal ini, lanjut dia, berefek terhadap klasterisasi perguruan tinggi. Di mana sekarang ada Perguruan Tinggi Negeri sebagai Satuan Kerja Kementerian (PTN-Satker), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum PTN-BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

"Di mana BLU dan PTN-BH itu dipaksa pemerintah untuk memberikan remun, atau tunjangan berdasarkan pendapatan dari kampusnya," kata dia.

Kedua, intelektual kontrol teori. Dia menilai ada semacam gerakan sistematis agar dosen dengan sengaja digaji rendah, sehingga mereka sibuk mencari penghasilan tambahan. 

"Dan, secara tidak langsung itu akan mencoba untuk agar dosen tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah. Jadi saya melihat ada sesuatu yang sifatnya sistemik dalam hal dosen tidak diberikan tunjangan kinerja," ujar dia.

Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem DPR menggelar audiensi dengan ADAKSI. Audiensi bersama Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat ini membahas soal tukin dosen ASN.

Pertemuan membahas tukin dosen yang tak kunjung dibayarkan. ADAKSI mengeluh pada Fraksi NasDem DPR, karena mereka tak punya hak tukin, berbeda dengan kementerian dan lembaga lain yang memperoleh hak itu.