Netanyahu Tegaskan Percepatan Rencana Pendudukan Gaza untuk Halau Hamas

Tel Aviv: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 20 Agustus 2025 mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan percepatan jadwal operasi militer untuk menduduki Kota Gaza, meski para mediator menunggu lebih dari 48 jam jawaban Israel atas usulan gencatan senjata terbaru.

Dalam pernyataan resminya di media sosial X dan dikutip Anadolu, Kamis, 21 Agustus 2025, kantor Netanyahu menyebut bahwa ia menginstruksikan percepatan waktu untuk “menguasai benteng terakhir Hamas dan memastikan kekalahannya.”

Langkah ini diambil setelah Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyetujui rencana Operasi Gideon’s Chariots 2, yang menargetkan pendudukan Kota Gaza. Militer Israel mulai mengirimkan surat panggilan kepada 60.000 pasukan cadangan untuk memperkuat operasi.

Sebelumnya, pada 16 Mei, militer telah meluncurkan operasi dengan nama serupa, namun mantan pejabat Israel mengakui operasi tersebut gagal mencapai tujuan utama, yakni menghancurkan Hamas dan membebaskan seluruh sandera. Meski demikian, militer mengklaim telah menguasai 75% wilayah Gaza.

Harian Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Kabinet Keamanan Israel akan bersidang Kamis ini untuk memutuskan langkah berikutnya. Netanyahu diyakini melihat pendudukan Kota Gaza sebagai alat tawar-menawar utama untuk menekan Hamas menerima kesepakatan komprehensif yang diinginkan Israel, termasuk pelucutan senjata, pengasingan pimpinan Hamas, dan penghapusan kelompok tersebut dari struktur pemerintahan Gaza.

Sementara itu, menurut Channel 14, militer Israel telah bergerak di pinggiran Kota Gaza, termasuk di Zeitoun dan Jabalia, sebagai bagian dari operasi persiapan sebelum ofensif besar.

Mediator dari Mesir, Qatar, dan AS telah mengajukan proposal gencatan senjata yang diterima Hamas sejak Senin lalu. Usulan itu mencakup penghentian permusuhan selama 60 hari, pertukaran tahanan, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, serta peningkatan bantuan kemanusiaan.

Namun, Netanyahu menegaskan bahwa kebijakan Israel tetap menuntut pembebasan seluruh 50 sandera.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 62.100 warga Palestina di Gaza tewas akibat serangan Israel, sementara jutaan lainnya menghadapi ancaman kelaparan akibat blokade.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait serangan terhadap Gaza.