Tambahan 2 Liter Minyak Goreng di Bansos Pangan Merupakan Usulan Pimpinan DPR

Jakarta: Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan rencana stimulus ekonomi yang nilainya mencapai Rp16,23 triliun. Yakni, dengan memberikan paket bantuan sosial (bansos) berisi 10 kilogram beras dan 2 liter MinyaKita.

Paket bansos ini mengalami penambahan setelah sebelumnya hanya berisi 10 kg beras dan 1 liter minyak. Tambahan ini merupakan usul dari Pimpinan DPR. Hal itu diungkap Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah.

"Kami barusan berlima (pimpinan Banggar) konsultasi dengan pimpinan DPR. Ini permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khususnya untuk yang 10 kg beras saja, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 (liter)," kata Said, dikutip Selasa, 23 September 2025.

Diketahui, dalam rapat paripurna pengesahan UU RAPBN 2026 yang digelar hari ini di DPR, Selasa, 23 September 2025. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyanggupi usulan penambahan paket bansos dalam rangka stimulus ekonomi pemerintah. 

Saat menyampaikan pandangan akhir pemerintah terkait RAPBN 2026, Purbaya menyatakan bahwa Kemenkeu menyanggupi usulan DPR.  Usulan ini sebelumnya telah didorong melalui Banggar DPR saat rapat kerja bersama pemerintah, Kamis, 18 September 2025. Adapun program Bantuan Pangan dijalankan pemerintah pada periode Oktober–November 2025.
 

Baca: Fraksi PDIP Minta Pemerintah Alokasikan 20% APBN untuk Pendidikan

DPR menilai tambahan tersebut penting untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Dalam rapat Banggar, DPR menilai stimulus yang mencapai Rp16,23 triliun masih bisa dioptimalkan agar manfaatnya lebih terasa.

Memang sempat ada wacana agar bantuan minyak goreng diberikan hingga 5 liter. Namun, usulan tersebut urung dilanjutkan karena dikhawatirkan melenceng dari tujuan awal program bantuan pangan.

Sementara itu dalam Rapat Paripurna DPR hari ini, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disepakati bersama Pemerintah untuk menjadikan indikator kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan.

Menurut Said, APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan perangkat negara untuk menaikkan taraf hidup masyarakat.

“APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan target indikator kesejahteraan," ungkap  Said.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah dan Ketua DPR Puan Maharani/Istimewa

"Hal ini sebagai ukuran kinerja bagi sukses atau tidaknya pelaksanaan pembangunan manusia ke depan," imbuhnya.

Said menjelaskan, indikator kesejahteraan tersebut mencakup tiga keseimbangan penting.

Pertama, program pembangunan harus mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat semakin sehat dan terdidik. Ketiga, menjaga kelestarian alam sebagai faktor fundamental pembangunan jangka panjang.

"RAPBN 2026 hanya satu alat untuk memerangi kemiskinan. Karena itu, kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan," tegas Said.