Trump Berencana Relokasi Satu Juta Warga Gaza ke Libya

Washington: Beberapa bulan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan "mengambil alih" Gaza, sebuah laporan baru mengklaim bahwa AS sedang mengerjakan sebuah rencana untuk merelokasi secara permanen sekitar satu juta warga Palestina dari wilayah yang dilanda perang itu ke Libya.

Rencana tersebut sedang dalam "pertimbangan serius" dan pemerintahan Trump telah membahasnya dengan para pemimpin Libya, lapor NBC News pada Jumat, 16 Mei 2025, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Mengutip dari NDTV, Sabtu, 17 Mei 2025, AS disebut-sebut akan mencairkan miliaran dolar dana yang dibekukan lebih dari satu dekade lalu kepada Libya sebagai imbalan atas relokasi warga Palestina dari Gaza, kata laporan itu.

Namun, belum ada kesepakatan akhir dan Israel, yang melancarkan kampanye militer di Gaza setelah Hamas menewaskan 1.200 orang di kota-kota Israel pada bulan Oktober 2023, telah diberitahu tentang diskusi tersebut, lapor NBC News. Seorang pejabat AS mengatakan laporan itu "tidak benar."

"Situasi di lapangan tidak dapat dipertahankan untuk rencana semacam itu. Rencana semacam itu tidak dibahas dan tidak masuk akal," kata pejabat itu kepada NBC News.

Seorang pejabat senior Hamas, kelompok teroris yang ditetapkan AS yang telah menguasai Gaza, mengatakan dia tidak mengetahui adanya diskusi tentang pemindahan warga Palestina ke Libya.

"Warga Palestina sangat mengakar di tanah air mereka, sangat berkomitmen pada tanah air dan mereka siap berjuang sampai akhir dan mengorbankan apa pun untuk mempertahankan tanah mereka, tanah air mereka, keluarga mereka, dan masa depan anak-anak mereka," kata Basem Naim kepada NBC News.

"[Palestina] adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk memutuskan bagi Palestina, termasuk Gaza dan warga Gaza, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan," tambahnya.

Relokasi Warga Gaza

Bulan ini, sejumlah media AS melaporkan bahwa Donald Trump, yang menjabat pada Januari dengan janji untuk mendeportasi jutaan orang, berencana untuk mengirim migran ke negara ketiga, termasuk Libya.

Namun, Pemerintah Persatuan Nasional Libya menolak penggunaan wilayah Libya sebagai tujuan untuk mendeportasi migran tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.

Pemerintah tersebut juga mengatakan tidak ada koordinasi dengan AS mengenai penerimaan migran.

Sejak kembali berkuasa, Trump telah berulang kali menyarankan agar warga Palestina di Gaza diterima oleh negara-negara Arab regional seperti Mesir dan Yordania, sebuah gagasan yang ditolak oleh negara-negara Arab dan para pemimpin Palestina.

Pada bulan Februari, ia menyarankan agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan sekitar dua juta warga Gaza keluar dari wilayah tersebut ke negara-negara lain di kawasan tersebut, sebuah rencana yang dijuluki "Riviera Timur Tengah."

Baca juga:  Sekjen PBB: Rencana Trump Relokasi Warga Gaza Langgar Hukum Internasional