Wow! Industri Keuangan Syariah Indonesia Capai Rp2.900 Triliun

Jakarta: Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan keuangan syariah merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional.

Friderica yang akrab disapa Kiki itu menyampaikan, total aset industri keuangan syariah nasional per Maret 2025 menunjukkan kenaikan menjadi Rp2.900 triliun. Terdiri dari perbankan syariah sebesar Rp960 triliun, pasar modal syariah Rp1.700 triliun, dan lembaga keuangan nonbank syariah sebesar Rp174,7 triliun.

"Bonus demografi dan tingginya jumlah penduduk muslim Indonesia merupakan potensi besar yang tidak boleh hanya menjadi pasar, tapi harus mampu menjadikan kita sebagai pemain utama, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional," ucap Kiki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 18 Mei 2025.

Kiki juga menambahkan, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 66 persen dan indeks inklusi mencapai 80 persen. Untuk sektor keuangan syariah, terjadi peningkatan literasi dari 39 persen menjadi 43,42 persen, namun inklusinya masih berada di angka 13,41 persen.

"Artinya banyak yang sudah paham produk keuangan syariah, tetapi belum mengaksesnya. Ini adalah PR (pekerjaan rumah) besar bagi kita semua," tegas dia.
 

Baca juga: Menyoroti Masa Depan Keuangan Syariah di Indonesia

(Ilustrasi ekonomi syariah. Foto: dok UIN Antasari Banjarmasin)
 

Perluas literasi dan inklusi syariah

Kiki juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas, termasuk pemanfaatan peran pondok pesantren dan tokoh agama, untuk memperluas literasi dan inklusi syariah.

Dalam konteks ini, OJK telah mengembangkan ekosistem pusat inklusi keuangan syariah dan menjalin kolaborasi dengan Kementerian Agama untuk pelatihan para dai dan ustaz sebagai agen literasi syariah.

Sementara itu, Duta Literasi Sumsel Ratu Tenny Leriva menyampaikan apresiasinya atas komitmen OJK, baik di tingkat pusat maupun regional, dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah.

Ia mencatat pada 2022, angka inklusi keuangan di Sumatra Selatan telah mencapai 88 persen, dengan literasi di atas angka nasional yakni sebesar 52 persen.

"Namun masih terdapat gap, terutama pada masyarakat di pinggiran kota dan desa, yang belum tersentuh layanan keuangan formal," papar dia.