Bantuan Presiden Penanganan Karhutla Kalbar Rp240 Miliar Disalurkan

Jakarta: Dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp240 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) telah disalurkan. Dana bantuan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut dialokasikan secara bertahap.

“Tahap pertama sudah turun Rp200 miliar, dan itu langsung ditransfer kepada Pak Gubernur (Kalimantan Barat, Ria Rosa) maupun kepada bupati-bupati terkait,” ujar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 23 Oktober 2026.
 

Raja Juli menjelaskan bahwa pemerintah sempat mengajukan permohonan bantuan tambahan kepada Presiden untuk sejumlah kabupaten yang belum terakomodasi pada tahap awal. Langkah ini diambil mengingat eskalasi serta tingkat kerentanan karhutla yang bervariasi di tiap wilayah.

Presiden Prabowo kemudian menyetujui kucuran dana tambahan untuk empat kabupaten. Keempat kabupaten itu meliputi Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden kembali menyetujui pemberian bantuan kepada empat kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Mempawah, Landak, Sekadau dan Sanggau dan per hari dua hari yang lalu sudah masuk ke rekening masing-masing. Jadi total untuk penanganan karhutla dalam bentuk Banpres adalah Rp240 miliar,” kata Raja Juli.


Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Foto: Dok. Kemenhut.

Terhadap cairnya dana tersebut, Raja Juli mewanti-wanti seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran tersebut secara efisien dan tepat sasaran.

“Jadi supaya bupati bisa memanfaatkan secara maksimum apa yang sudah diberikan ini sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian),” kata Raja Juli.

Banpres yang dikucurkan oleh Presiden Prabowo ini merupakan dana siap pakai yang akan dikelola langsung oleh pemerintah daerah setempat. Alokasi anggaran ini tidak mencakup pembiayaan operasional penanganan karhutla dari pemerintah pusat, seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) maupun pemadaman udara (water bombing) yang dijalankan BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, serta kementerian/lembaga terkait lainnya.