Pemerintah Bentuk Pokja Lintas Lembaga Tuntaskan Kasus HAM Berat

Jakarta: Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) lintas lembaga untuk mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

"Kami ingin segera, selesai pertemuan ini, pokja itu dibentuk," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai rapat koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 9 November 2026.
 

Kelompok kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, dengan melibatkan unsur Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, serta para akademisi dan hakim. Pembentukan pokja ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengurai benang kusut yang menyebabkan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat belum tuntas.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi, pemerintah menemukan adanya perbedaan persepsi mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat serta hambatan teknis dalam proses penyelidikan hingga penyidikan. Yusril menjelaskan, merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan, sementara penyidikan dan penuntutan berada di tangan Kejaksaan Agung.

Namun, pembagian kewenangan tersebut kerap menemui jalan buntu ketika hasil penyelidikan Komnas HAM dinilai belum memenuhi syarat formil untuk naik ke tahap penyidikan.

"Jadi, apa yang diselidiki diserahkan (kembali). Penyidik bilang, 'Ini kurang, coba kamu tindak lanjuti.' Penyelidik bilang, 'Kemampuan kami sebagai penyelidik cuma sampai di sini.' Ada hambatan-hambatan seperti itu," ujar Yusril.


Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta. Foto: ANTARA/Agatha Olivia Victoria/pri.

Dari catatan pemerintah, dari total 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, baru empat kasus yang berproses hingga pengadilan. Sementara 13 kasus lainnya masih mandek, di antaranya peristiwa 1965–1966, penembakan misterius (petrus), peristiwa Talangsari, peristiwa Trisakti, peristiwa Jambo Keupok, kasus Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998.

Yusril menegaskan, pembentukan pokja ini tidak dimaksudkan untuk merevisi undang-undang, melainkan merumuskan solusi teknis agar sinkronisasi antara penyelidikan dan penyidikan berjalan efektif tanpa membuat berkas perkara terus digantung.

Sementara itu, Wakil Ketua Pokja yang juga Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, menjelaskan bahwa pokja akan mengidentifikasi akar permasalahan yang selama ini menyebabkan penanganan perkara berulang kali macet. Salah satu opsi solusi yang dikaji adalah penempatan personel kejaksaan untuk melakukan supervisi sejak tahap penyelidikan di Komnas HAM.

"Sehingga ketika mereka bisa menyelesaikannya di tahap penyelidikan, penyidikan sudah akan bisa dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan," ujar Otto.

Mengenai pelibatan pihak eksternal, termasuk organisasi masyarakat sipil, Otto menambahkan hal tersebut akan dibahas lebih lanjut menyesuaikan dengan kebutuhan operasional pokja ke depan.