LPSK: 6 Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Ajukan Perlindungan

Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto oleh jenderal polisi mengajukan permohonan perlindungan. Permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak Jumat, 6 November 2026.

"Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 10 November 2026.

Achmadi menyebut dalam proses penelaahan, LPSK berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara. Achmadi menjelaskan penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Hal tersebut mengacu Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Achmadi menegaskan LPSK akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.

LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum. Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

Ilustrasi LPSK. Foto: dok. Antara.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses illegal. Keempatnya ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahri Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).

Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

Penyadapan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum. Selain itu, para tersangka melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Adapun, tersangka Irjen SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri dan memberikan izin untuk penyadapan serta penghapusan hasil penyadapan.