Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Antara.
Pemprov DKI Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Terapkan UMP 2027
Anggi Tondi Martaon • 20 November 2026 17:56
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menindak tegas perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Adapun besaran upah Ibu Kota pada tahun depan sebesar Rp6.130.000.
"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dikutip dari Antara, Jumat, 20 November 2026.
Pramono mengakui penetapan UMP DKI Jakarta 2027 tidak akan membuat semua pihak senang. Baik dari kalangan buruh maupun pengusaha.
Namun, Pramono menegaskan pihaknya telah mengambil jalan tengah. Sehingga, besaran upah yang ditetapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
"Begitu saya sudah mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur) mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," jelas Pramono.
Pramono menuturkan penetapan UMP 2027 mempertimbangkan berbagai kepentingan. Termasuk kemampuan pengusaha dan kebutuhan pekerja.
(1)(1)(1).jpg)
Ilustrasi. Foto: Medcom.id.
"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya," ujar Pramono.
Dia pun menilai keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum.
Adapun besaran UMP 2027 naik Rp 407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Penetapan UMP 2027 itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Pramono.