Ibukota baru. Foto: Kementerian PUPR.
Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dari Fraksi Gerindra mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diterapkan secara hati-hati. Tim sinkronisasi pemerintahan akan melihat kebijakan yang menjadi prioritas dalam jangka pendek dan panjang.
"Kenapa karena ini adalah amanat undang-undang waktu kita membangun ikan merencanakan membangun memindahkan dan mengoperasionalkan sebetulnya kita punya waktu 23 tahun sejak undang-undang IKN disahkan yaitu 2022 sampai 2045 dengan empat fase," kata dia, Jumat, 16 Agustus 2024.
Dia mengatakan empat fase mulai perencanaan sampai pengoperasionalan tidak perlu terburu-buru dengan melihat kekuatan fiskal. "Cermati potensi ekonomi domestik kita kemudian kita lihat tantangan ekonomi global sejauh mana kita bisa standing anggaran untuk pembangunan berkelanjutan IKN," kata dia.
Dia menuturkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk bisa mengurangi angka pengangguran. "Dengan pertumbuhan ekonomi naik satu persen saja (dari tahun ini) kita mengharapkan terbuka lapangan kerja baru," tegas dia.
Akomodir program kerja
Dia juga mengatakan struktur dalam RAPBN 2025 ini bisa mengakomodir program kerja utama seperti program makan bergizi yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran.
"Karena itulah kita sudah membentuk tim sinkronisasi APBN 2025 yang ada beberapa program yang memang mesti dibicarakan dalam APBN misalnya program makan bergizi yang alokasi anggarannya baru programnya juga baru pelaksanaannya juga baru, maka mau tidak mau harus dibicarakan detail," kata dia.
Kemudian tim sinkronisasi ini juga membahas keberlanjutan seperti food security dan energi secure, serta proyek infrastruktur yang sudah dibangun Presiden Jokowi selama 10 tahun ini bisa bermanfaat dengan perbaikan daya saing dari peringkat 44 menjadi 27.
Streaming