Demo di depan Gedung DPR/MPR RI. Foto: Medcom.id/Joy Jones
Annisa Ayu Artanti • 22 October 2024 18:28
Jakarta: Buruh mengancam akan melakukan mogok nasional jika tuntutan pada aksi 24 Oktober 2024 dipenuhi.
Seperti diketahui, buruh akan melakukan aksi besar-besaran untuk menyuarakan dua tuntutan yaitu kenaikan upah minimum 2025 minimal 8-10 persen dan pencabutan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan setidaknya akan ada tiga ribu buruh yang akan mengikuti aksi itu.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10 persen," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 Oktober.
.jpg)
Presiden KSPI Said Iqbal. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi
Pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Terkait pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Menurut Iqbal, regulasi itu telah merugikan buruh dan petani.
"Karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan," ujar dia.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, KSPI telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada 12 November 2024. Mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh lima juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.
"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil," ucap Said Iqbal..
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.
Streaming