Dengan Penguatan Regulasi, Indonesia bakal Merajai Ekonomi Syariah pada 2029

Jakarta: Indonesia diyakini mampu mencapai target untuk menjadi nomor satu dalam ekonomi syariah. Asalkan, ada penguatan terhadap regulasi ekonomi syariah.

Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) pada 2023-2024, posisi Indonesia masih berada di posisi tiga. Indonesia berada di bawah Arab Saudi dan Malaysia.

“Dengan regulasi yang semakin kuat, kita bisa mengalahkan Malaysia segera, akhir 2029,” ujar Deputi Direktur Promosi dan Kerja Sama Strategis Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Inza Putra, dalam Training of Trainer (ToT) Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah bagi Jurnalis se-Jabodetabek. Kegiatan ini digelar di Hotel Sari Pasific, Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2025.

Menurut dia, Indonesia juga kini tidak kalah dari Malaysia dalam penyelenggaraan program-program ekonomi syariah berskala internasional. Dia mencontohkan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang lebih terstruktur dibanding Malaysia International Halal Showcase (MIHAS).

“ISF itu ada VESA, ada Road to ISF, kalau MIHAS ya langsung MIHAS saja, tidak ada pra-kegiatan. Sekarang mereka memang punya VESA, tapi kita lebih komprehensif,” ujar Inza.
 

Baca Juga:  BI Ajak Media Massa Tingkatkan Literasi Masyarakat soal Ekonomi Syariah

Regulasi ekonomi syariah di Indonesia kini mencakup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Regulasi ini mengatur berbagai aspek, termasuk sistem perbankan yang berbasis bagi hasil, penerbitan instrumen keuangan syariah, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah lainnya. 

Selain penguatan regulasi, Indonesia akan memperkuat industri halal serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk halal, yang dilakukan melalui penguatan halal value chain dan promosi industri halal dalam negeri untuk semua sektor, meliputi makanan dan minuman halal, fesyen muslim, farmasi dan komestik halal, serta pengembangan pariwisata untuk mengoptimalkan jumlah kunjungan wisatawan muslim domestik dan mancanegara.

Aset Ekonomi Syariah

Inza menjelaskan aset keuangan syariah saat ini mencapai Rp12.072 triliun pada Agustus 2025. Angka ini bertumbuh 19,8 persen Year-on-Year.

Aset ekonomi syariah berasal dari tiga pilar utama, yaitu perbankan syariah, industri keuangan mikro syariah (IKM Syariah), dan pasar modal syariah. Perbankan syariah menghimpun dana melalui giro, tabungan, dan deposito serta menyalurkannya melalui produk pembiayaan berbasis syariah.

Sementara itu, industri keuangan mikro syariah menawarkan produk dan layanan keuangan untuk UMKM yang sesuai prinsip syariah. Lalu, pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah.

Namun, kata dia, pemasukan dari perbankan syariah nilainya masih kecil untuk aset keuangan syariah. "Paling besar dari pasar modal," kata Inza.

Dukung Ekonomi Nasional

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono. Metrotvnews.com/Fikar

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono, mengatakan potensi ekonomi syariah mendukung ekonomi nasional semakin lama semakin bertambah. Jumlah telah mencapai sekitar 43,2 persen.

Angka tersebut diprediksi terus meningkat. Terlebih, didukung pergeseran demografi pada 2030, anak muda akan menjadi calon potensi kekuatan Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah.

"Ekonomi syariah bagian dari program pembangunan nasional. Bagaimana Asta Cita Presiden memasukkan ekonomi syariah sebagai program nasional. Ini menjadi daya ungkit peran ekonomi syariah dalam ekonomi nasional," ujar Imam.