Mesir dan Palestina Bahas Rencana Pemulihan Gaza Tanpa Relokasi Warga

Kairo: Mesir dan Palestina mengadakan pembicaraan pada hari Rabu untuk membahas rencana pemulihan Jalur Gaza yang dilanda perang tanpa menggusur warga Palestina dari wilayah tersebut.

Hal ini terjadi selama pertemuan yang diadakan di Kairo antara Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina (PA) Mohammad Mustafa.

Sebuah pernyataan yang dirilis setelah pertemuan tersebut menegaskan kembali dukungan Mesir terhadap pemerintah Palestina dan rencana reformasinya.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya "memberdayakan Otoritas Palestina secara politik dan ekonomi untuk menjalankan tugasnya di Jalur Gaza sebagai bagian dari wilayah Palestina yang diduduki."

Pernyataan tersebut menyoroti kebutuhan mendesak untuk memajukan proyek pemulihan di Gaza, memastikan pengiriman bantuan dan membersihkan puing-puing tanpa menggusur warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Abdelatty juga meninjau upaya Mesir untuk mempertahankan kesepakatan gencatan senjata Gaza, dan menerapkan semua ketentuannya.

Trump mengatakan dalam konferensi pers di Washington bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa malam bahwa AS "akan mengambil alih" Gaza setelah merelokasi warga Palestina ke tempat lain berdasarkan rencana pembangunan kembali luar biasa yang diklaimnya dapat mengubah daerah kantong itu menjadi "Riviera Timur Tengah."

Kejahatan Perang di Gaza

Trump pertama kali memicu kegemparan pada 25 Januari dengan menyarankan agar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke Yordania dan Mesir, menyebut daerah kantong itu menjadi lebih mirip dengan "lokasi pembongkaran" setelah perang Israel.

Namun, usulannya ditolak keras Amman dan Kairo. Pertemuan menteri Arab yang dihadiri enam negara di Kairo pada Sabtu dengan tegas menolak pemindahan warga Palestina dari Gaza dan kembali menyerukan penerapan Solusi Dua Negara untuk konflik Israel-Palestina.

Usulan Trump muncul setelah perjanjian gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, yang menangguhkan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina dan membuat daerah kantong itu hancur.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November tahun lalu untuk Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di daerah kantong tersebut.

Baca juga:  Hamas Kecam Usulan ‘Konyol’ Trump yang Ingin Ambil Alih Gaza