Sidang Majelis Umum PBB mengenai Palestina berlangsung di New York, AS, 10 Mei 2024. (EPA)
Willy Haryono • 30 July 2025 11:36
New York: Konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, 29 Juli 2025 menyerukan dukungan penuh terhadap Solusi Dua Negara dan mendesak Israel untuk menyatakan komitmennya atas berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Deklarasi yang disebut sebagai New York Declaration tersebut menandai langkah internasional baru dalam upaya mengakhiri konflik panjang yang telah berlangsung hampir delapan dekade di Timur Tengah, termasuk perang yang masih berkecamuk di Jalur Gaza.
Deklarasi ini memuat rencana bertahap menuju pembentukan negara Palestina yang demiliterisasi dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel, serta integrasi Palestina ke dalam tatanan kawasan Timur Tengah secara lebih luas.
Konferensi dua hari ini digelar di tengah laporan kelaparan akut dan malnutrisi di Gaza akibat blokade Israel, yang telah memicu kecaman global terhadap kebijakan yang menghambat distribusi bantuan. Israel membantah tuduhan tersebut.
Deklarasi tersebut mengecam aksi kekerasan oleh kedua belah pihak. Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab yang tergabung dalam konferensi turut mengutuk serangan Hamas terhadap warga sipil di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan sekitar 250 orang disandera. Saat ini, sekitar 50 orang dilaporkan masih ditahan.
Di sisi lain, deklarasi juga mengecam serangan militer Israel terhadap infrastruktur sipil di Gaza, serta pengepungan yang menyebabkan krisis kemanusiaan besar. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 60.000 warga Palestina telah tewas sejak serangan dimulai, meski data tersebut tidak memisahkan antara warga sipil dan kombatan.
Dalam rencana yang disusun oleh 15 negara peserta dan disahkan oleh Uni Eropa, Liga Arab, Prancis, dan Arab Saudi sebagai ketua bersama, konferensi sepakat membentuk delapan gugus tugas tingkat tinggi yang akan menggarap aspek-aspek teknis menuju solusi dua negara.
Rencana tersebut menetapkan pembentukan komite administratif transisi di bawah otoritas Palestina yang akan memimpin wilayah setelah tercapainya gencatan senjata di Gaza. Pemerintahan ini nantinya akan mengendalikan seluruh wilayah Palestina.
Deklarasi juga mendukung pembentukan misi stabilisasi internasional sementara di bawah naungan PBB. Misi ini akan bertugas melindungi warga sipil Palestina, mendukung transfer keamanan ke otoritas Palestina, dan menjamin stabilitas kedua negara termasuk memantau gencatan senjata dan perjanjian perdamaian.