Ini yang Diusut Kejagung terkait Kasus Beras Oplosan

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan fokus terkait penyelidikan kasus pengoplosan beras. Korps Adhyaksa mencari dugaan korupsi dalam penyaluran subsidi beras.

“Kita indikasi (korupsinya) terkait subsidinya, kan sudah ada uang negara yang keluar,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025.

Anang mengatakan modus pengoplosan dan penentuan harga eceran beras, lebih cocok ditangani Mabes Polri. Sehingga, Kejagung lebih memfokuskan diri mengusut rasuah dalam proses penyaluran subsidi beras.

Anang enggan memerinci jenis subsidi yang diduga dijadikan ladang korupsi, dalam kasus ini. Penyelidik sudah mengumpulkan data dengan mencari butki dan memeriksa sejumlah pihak.

“Yang jelas, penyelidik tetap melaksanakan pengumpulan data-data dan keterangan yang diperlukan,” ucap Anang.

Sebelumnya, Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
 

Baca: Beras Oplosan, Perwakilan Perusahaan hingga Bulog Diperiksa Kejagung

"Kejaksaan juga melalui tim Satgasus P3TPK pada Gedung Bundar telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi, yaitu yang ditapkan oleh pemerintah," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025.

Pihaknya sudah memanggil enam saksi dalam perkara ini. Salah satunya, berasal dari PT Wilmar Padi Indonesia.

"Yang pertama PT Wilmar Padi Indonesia, yang kedua PT Food Station, yang ketiga PT Belitang Panen Raya, keempat PT Unifood Candi Indonesia, kelima PT Subur Jaya Indotama, keenam PT Sentosa Utama Lestari (Javagroup)," ujar Anang.