AS Usul Rencana Pelucutan Senjata Hizbullah

Beirut: Amerika Serikat (AS) mengajukan proposal kepada Lebanon yang akan melucuti senjata Hizbullah pada akhir tahun 2025. Proposal itu termasuk menghentikan operasi militer Israel di wilayah Lebanon, dan mendorong penarikan bertahap Israel dari lima posisi di Lebanon selatan.

Rencana tersebut, yang diajukan oleh utusan regional Presiden AS Donald Trump, Tom Barrack, menguraikan langkah-langkah paling rinci yang telah diambil untuk menetralisir kelompok Hizbullah yang didukung Iran, yang telah menghadapi tekanan domestik dan internasional yang semakin meningkat untuk melucuti senjatanya sejak perang tahun lalu dengan Israel.

Setelah rapat kabinet pada Kamis 7 Agustus 2025, Menteri Informasi Lebanon Paul Morcos mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menyetujui tujuan rencana AS tersebut tetapi belum membahas isinya secara lengkap.

"Kami tidak membahas detail atau komponen proposal AS. Diskusi dan keputusan kami terbatas pada tujuannya," kata Morcos, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat 8 Agustus 2025.

Tujuan yang diuraikan dalam proposal tersebut meliputi penghapusan aktor non-negara bersenjata seperti Hizbullah, pengerahan pasukan pemerintah Lebanon ke wilayah-wilayah penting di dalam negeri dan perbatasan, penarikan pasukan Israel dari lima posisi yang diduduki di selatan, penyelesaian masalah tahanan melalui negosiasi tidak langsung, dan penetapan batas akhir perbatasan Lebanon dengan Israel dan Suriah.

Kementerian Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar. Kantor Perdana Menteri Israel juga menolak berkomentar, sementara Kementerian Pertahanan Israel belum mengeluarkan pernyataan hingga berita ini diterbitkan.

Hizbullah belum memberikan tanggapan resmi, tetapi tiga sumber politik mengatakan kepada Reuters bahwa para menteri kelompok tersebut dan perwakilan Syiah sekutunya mengundurkan diri dari sidang kabinet sebagai protes atas diskusi tersebut.

Rencana empat fase

Menurut rencana tersebut, Fase 1 mengharuskan pemerintah Lebanon untuk mengeluarkan dekrit resmi dalam waktu 15 hari yang berjanji untuk melucuti sepenuhnya Hizbullah pada 31 Desember 2025. Secara paralel, Israel akan menghentikan semua operasi militer melalui darat, udara, dan laut.

Fase 2, yang akan dimulai dalam waktu 60 hari, menyerukan Lebanon untuk mulai menerapkan program pelucutan senjata, termasuk rencana pengerahan tentara Lebanon untuk mengambil alih semua senjata di bawah otoritas negara. Israel akan mulai menarik diri dari posisi-posisi di selatan dan membebaskan tahanan Lebanon, berkoordinasi dengan Komite Palang Merah Internasional.

Fase 3, yang ditetapkan selama 90 hari sejak dimulainya rencana, akan memastikan Israel menyelesaikan penarikannya dari dua posisi yang tersisa. Fase ini juga akan memulai pembersihan puing-puing dan perbaikan infrastruktur di Lebanon sebagai persiapan untuk rekonstruksi pascakonflik.

Pada Tahap 4, pada Hari ke-120, senjata berat Hizbullah yang tersisa, termasuk drone dan sistem rudal, akan dibongkar. Tahap ini juga akan menampilkan peluncuran konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Arab Saudi, Prancis, Qatar, dan sekutu lainnya.

Konferensi ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi Lebanon yang terpuruk dan menerapkan apa yang disebut dokumen tersebut sebagai "visi Presiden Trump untuk kembalinya Lebanon sebagai negara yang makmur dan layak."

Kerentanan gencatan senjata

Proposal AS tersebut bertujuan untuk memperkuat dan menstabilkan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang ditengahi pada November, setelah permusuhan besar antara pasukan Israel dan Hizbullah.

"Urgensi proposal ini ditegaskan oleh meningkatnya jumlah keluhan mengenai pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata saat ini, termasuk serangan udara dan operasi lintas batas, yang berisiko memicu runtuhnya status quo yang rapuh," demikian bunyi proposal tersebut.

Serangan Israel tahun lalu menimbulkan kerugian besar bagi Hizbullah setelah kelompok tersebut melancarkan serangan melintasi perbatasan pada Oktober 2023 untuk mendukung Hamas di awal perang Gaza. Konflik meningkat pesat, dengan Israel dan Hizbullah terlibat dalam pertempuran paling intens sejak perang 2006.

Pemerintah Lebanon sejauh ini mengambil sikap hati-hati, hanya mendukung tujuan yang dinyatakan dalam proposal tersebut tanpa menyetujui tenggat waktu atau mekanisme penegakannya.