Kuba Konfirmasi Pembicaraan dengan AS, Desak Penghentian Blokade Energi

Havana: Pemerintah Kuba mengonfirmasi telah menggelar pembicaraan dengan pejabat Amerika Serikat (AS) di Havana terkait blokade energi yang diberlakukan Washington terhadap negara tersebut.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Kuba Alejandro Garcia del Toro yang menangani urusan AS, menyatakan pada Senin, 20 April 2026 bahwa delegasi AS terdiri dari pejabat setingkat asisten menteri luar negeri, sementara pihak Kuba diwakili pejabat setingkat wakil menteri luar negeri.

Ia menegaskan bahwa pertemuan berlangsung tanpa ancaman atau tenggat waktu, sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media AS. 

“Seluruh pertukaran berlangsung dengan rasa hormat dan profesionalisme,” ujarnya, dikutip dari Al Jazeera, Selasa, 21 April 2026.

Dalam pernyataan yang dikutip media pemerintah Kuba, Garcia del Toro menekankan bahwa penghentian blokade minyak yang telah berlangsung selama tiga bulan menjadi prioritas utama dalam pembicaraan tersebut.

Ia juga menuduh Washington melakukan “pemerasan” dengan mengancam negara-negara yang mengekspor minyak ke Kuba melalui kebijakan tarif.

“Tindakan pemaksaan ekonomi ini merupakan hukuman yang tidak dapat dibenarkan bagi seluruh rakyat Kuba,” katanya.

“Ini juga merupakan bentuk pemerasan global terhadap negara-negara berdaulat yang memiliki hak untuk mengekspor bahan bakar ke Kuba sesuai prinsip perdagangan bebas,” lanjutnya.

Syarat Negosiasi

Laporan media AS menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump telah menggelar beberapa pertemuan di Havana pada 10 April, termasuk dengan Raul Guillermo Rodriguez Castro, cucu dari mantan Presiden Raul Castro. Pertemuan ini menjadi kunjungan pertama diplomat AS ke Kuba sejak 2016.

Dalam pembicaraan tersebut, pihak AS disebut mengajukan sejumlah syarat agar negosiasi dapat berlanjut, termasuk pembebasan tahanan politik, penghentian represi politik, serta liberalisasi ekonomi di Kuba.

Selain itu, usulan Washington juga mencakup pemberian izin penggunaan terminal internet satelit Starlink serta kompensasi bagi warga dan perusahaan AS atas aset yang disita setelah Revolusi 1959. Kekhawatiran terhadap pengaruh kekuatan asing di Kuba juga menjadi perhatian Washington.

Trump juga mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer dan memperingatkan akan mengenakan tarif terhadap negara mana pun yang memasok minyak ke Kuba.

Blokade bahan bakar tersebut memperburuk krisis ekonomi dan energi di Kuba, serta memicu peringatan akan potensi bencana kemanusiaan.

Potensi Serangan AS ke Kuba

Di tengah situasi tersebut, masyarakat Kuba juga menghadapi kekhawatiran akan kemungkinan serangan setelah Trump berulang kali menyebut bahwa negara itu akan menjadi target berikutnya pasca perang dengan Iran dan tindakan militer AS terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari.

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel sebelumnya menyatakan bahwa negaranya siap melawan jika ancaman tersebut direalisasikan.

Sementara itu, para pemimpin Meksiko, Spanyol, dan Brasil menyuarakan kekhawatiran atas situasi yang mereka sebut “dramatis” di Kuba, serta menyerukan dialog yang tulus dan saling menghormati.

Kanselir Jerman Friedrich Merz juga menilai tidak ada alasan yang jelas bagi AS untuk menyerang Kuba.

“Kemampuan untuk membela diri tidak berarti memiliki hak untuk melakukan intervensi militer terhadap negara lain ketika sistem politiknya tidak sesuai dengan yang diinginkan pihak lain,” ujarnya.

Baca juga:  AS Dilaporkan Tingkatkan Persiapan Operasi Militer ke Kuba