Tekan Angka Kecelakaan, Jasa Raharja Dorong Sistem Preventif Terintegrasi

Makassar: Keselamatan transportasi dinilai perlu beralih, semula responsif menjadi preventif berbasis data, demi menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Hal ini disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam Diskusi Keselamatan Transportasi yang mempertemukan unsur Penta Helix di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin, 13 April 2026. 

Diskusi yang digelar di Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pria Budi hingga perwakilan instansi pemerintah, operator transportasi, rumah sakit, komunitas pengemudi, dan akademisi. Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas secara terpadu di Sulawesi Selatan.

Awaluddin mengungkapkan, berdasarkan data Triwulan I 2026, nilai santunan di Sulawesi Selatan meningkat 11,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kecelakaan lalu lintas juga naik sekitar 8 persen menjadi lebih dari 2.000 kasus. Secara nasional, data IRSMS Korlantas Polri mencatat lebih dari 151.000 kejadian kecelakaan dengan lebih dari 217.000 korban per tahun. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

“Kecelakaan bukan persoalan kehilangan nyawa semata. Sebagian besar yang mengalami kecelakaan adalah usia produktif dan kepala keluarga, sehingga ada perubahan tatanan sosial-ekonomi yang berdampak pada keluarga yang ditinggalkan. Pendekatan saat ini masih sangat dominan pada penanganan, sementara pola kecelakaan terus berulang. Kami ingin mendorong pergeseran dari responsif menjadi preventif melalui kerja sistem yang terintegrasi,” ujar Awaluddin, dalam rilis resmi diterima pada Selasa, 14 April 2026.

Ia menegaskan, peran Jasa Raharja tidak hanya sebatas penyaluran santunan, tetapi juga bagian dari ekosistem pencegahan kecelakaan melalui pemetaan titik rawan (blackspot), edukasi tersegmentasi, serta peningkatan kapasitas respons pertama di lapangan.

Sementara itu, Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pria Budi mengatakan, meski jumlah kecelakaan meningkat 8 persen, tetapi angka fatalitas korban meninggal turun 24 persen, dari 234 orang pada Triwulan I 2025 menjadi 179 orang pada periode yang sama, tahun 2026. Sebanyak 74 persen kecelakaan tercatat sebagai kecelakaan tunggal, dengan 78 persen kendaraan yang terlibat merupakan sepeda motor.

Mayoritas kecelakaan terjadi pada pukul 15.00–18.00 Wita dalam kondisi cuaca cerah dan jalan yang baik. Polda Sulawesi Selatan juga memetakan titik rawan kecelakaan dengan konsentrasi tertinggi di Makassar, Maros, Barru, dan Pangkep. Penegakan hukum didukung 89 unit ETLE, terdiri dari 14 unit statis dan 74 unit handheld.

“Banyak nyawa yang hilang bukan karena kecelakaan itu sendiri, tetapi karena terlambatnya penanganan awal. Keselamatan tidak hanya berhenti pada pencegahan, tetapi juga pada kualitas penanganan pada saat dan sesaat setelah kecelakaan terjadi. Semakin cepat penanganan dalam golden period, semakin besar peluang korban untuk bertahan hidup,” ujar Kombes Budi.


Diskusi Keselamatan Transportasi. (Dok Jasa Raharja)

Dalam forum tersebut, sejumlah kesepakatan dihasilkan, di antaranya penguatan edukasi keselamatan berkendara di titik rawan kecelakaan, perluasan program E-PELANTAS ke seluruh kabupaten/kota, serta integrasi SIM-RS dengan platform JR Care untuk mempercepat penerbitan Guarantee Letter (GL). Selain itu, diusulkan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi komunitas pengemudi sebagai first responder untuk menekan fatalitas korban.

Dari sisi infrastruktur, Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan sepanjang 1.000 km pada periode 2025–2027. Sementara Dinas Perhubungan akan menambah koridor angkutan umum dari dua menjadi tiga koridor.

Jasa Raharja menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun peta jalan keselamatan transportasi berbasis data dan kondisi lokal. Permasalahan keselamatan lalu lintas dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.