Perbaikan Kesejahteraan Jadi Kunci agar Profesi Guru Kembali Diminati

Jakarta: Wakil Ketua Komisi X DPR Esti Wijayati mendorong pemerintah memastikan pemerataan tenaga pendidik di seluruh penjuru Tanah Air. Khususnya, di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Namun, ia mengingatkan pembukaan formasi guru secara besar-besaran akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan yang nyata. Menurut Esti, jaminan sosial dan upah yang layak adalah kunci utama untuk mengembalikan daya tarik profesi guru di mata publik.

"Orang akan enggan menjadi guru ketika tingkat kesejahteraannya diabaikan. Maka, hak guru untuk mendapatkan gaji yang layak dan jaminan sosial menjadi poin krusial yang wajib dipenuhi agar masyarakat kembali tertarik menekuni profesi ini," ujar Esti dalam keterangannya, Minggu, 12 Juli 2026.

Esti menyebut kurangnya tenaga pendidik bukan hanya dialami wilayah pelosok, melainkan sejumlah daerah lain. "Pemerintah tidak punya pilihan selain membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan," ujar dia.

Merespons fenomena ini, Komisi X DPR berencana melayangkan permintaan data resmi mengenai jumlah guru yang mengundurkan diri dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini diambil karena gelombang pengunduran diri ditengarai menjadi indikator kuat bahwa profesi guru mulai ditinggalkan akibat persoalan kesejahteraan yang tak kunjung usai.

Legislator PDIP ini menilai pemerintah tidak bisa menyetarakan aturan antara sekolah perkotaan dengan sekolah di wilayah 3T. Karakteristik wilayah yang ekstrem menuntut adanya fleksibilitas kebijakan.

"Oleh sebab itu, penanganan daerah 3T harus diberikan kekhususan," tegas dia.

Pemerintah juga diharapkan lebih jeli memetakan dampak kebijakan baru terhadap ekosistem sekolah yang sudah ada. Mitigasi yang matang diperlukan, terutama yang berkaitan potensi penggabungan sekolah serta redistribusi guru, agar tidak memicu benang kusut baru di dunia pendidikan.

"Kita berharap berbagai kebijakan yang tengah digodok pemerintah saat ini benar-benar mampu memperkuat sistem pendidikan nasional, sekaligus menjadi jawaban konkret atas persoalan kekurangan guru dan ketimpangan layanan pendidikan di Indonesia," ujar Esti.