Kepala HAM PBB Tegaskan Negosiasi Satu-satunya Solusi Konflik Timur Tengah

Jenewa: Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyatakan krisis di Timur Tengah yang dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu telah “mewujudkan ketakutan terburuk."

OHCHR pun mendesak semua pihak untuk segera kembali ke meja perundingan.

Dalam briefing pers di Jenewa pada 3 Maret 2026, juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani menyampaikan bahwa Kepala HAM PBB, Volker Türk, sangat terkejut oleh dampak permusuhan berskala luas terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil sejak konflik pecah pada Sabtu.

Konflik yang diawali serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran itu kini telah meluas, melibatkan respons Iran terhadap sejumlah negara kawasan serta keterlibatan kelompok Hizbullah. Selain Iran dan Israel, permusuhan dilaporkan berdampak pada sedikitnya 12 negara lain.

“Hukum perang sangat jelas. Warga sipil dan objek sipil dilindungi. Semua negara dan kelompok bersenjata harus mematuhi hukum ini,” tegas Shamdasani, dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Rabu, 4 Maret 2026.

Korban Sipil dan Seruan Investigasi

Di Iran, Perhimpunan Bulan Sabit Merah Iran melaporkan jumlah korban tewas mencapai 787 orang. Salah satu insiden paling mematikan terjadi di Minab, selatan Iran, ketika puluhan anak perempuan dilaporkan tewas dan terluka akibat serangan terhadap sekolah dasar saat jam belajar berlangsung.

Komisaris Tinggi HAM PBB menyerukan penyelidikan segera, tidak memihak, dan menyeluruh atas serangan tersebut. Pihak yang melaksanakan serangan diminta memastikan transparansi hasil investigasi serta menjamin akuntabilitas dan pemulihan bagi para korban.

Di Israel, sembilan orang dilaporkan tewas di Beit Shemesh setelah rudal menghantam kawasan permukiman. Sementara itu, eskalasi di Lebanon juga memicu kekhawatiran serius, dengan hampir 30.000 orang dilaporkan mengungsi dalam semalam akibat serangan di selatan negara tersebut dan pinggiran selatan Beirut.

Peringatan atas Pelanggaran Hukum Humaniter

OHCHR menegaskan bahwa setiap serangan harus mematuhi prinsip pembedaan dan proporsionalitas serta kewajiban mengambil langkah pencegahan untuk melindungi warga sipil.

Serangan yang menargetkan warga sipil atau objek sipil, maupun serangan tanpa pembedaan sasaran, disebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Selain dampak militer, PBB juga menyatakan kekhawatiran atas pembatasan akses internet di Iran, yang menghambat masyarakat memperoleh informasi penting untuk keselamatan.

OHCHR mendesak pemulihan segera layanan telekomunikasi serta pembebasan ratusan tahanan politik yang masih ditahan secara sewenang-wenang.

Komisaris Tinggi HAM PBB menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak boleh dijadikan alat politik dan menyerukan semua pihak untuk menjunjung Piagam PBB serta hukum internasional.

“Kembali ke meja perundingan adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri pembunuhan, kehancuran, dan keputusasaan,” tegas pernyataan tersebut.

Baca juga:  Sekjen PBB Peringatkan Risiko Meluasnya Perang akibat Konflik Iran vs AS-Israel