IAEA Desak Iran Buka Akses Nuklir di Tengah Ancaman Rujukan ke DK PBB

Wina: Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mendesak Iran kembali membuka akses terhadap fasilitas nuklirnya di tengah rencana Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan Jerman membawa isu kepatuhan nuklir Teheran ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Dalam konferensi pers setelah membuka pertemuan triwulanan Dewan Gubernur IAEA, Senin, 7 September 2026, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan keterlibatan Iran kembali dengan badan nuklir PBB dapat membuka jalan bagi penyelesaian diplomatik dan membawa dampak positif bagi Teheran.

"Cara terbaik dan tercepat untuk mencapai hasil positif adalah Iran terlibat dengan kami," kata Grossi, dikutip dari TRT World.

"Jika Iran terlibat dalam dialog serius, kami dapat mulai mendapatkan akses. Saya dapat menjamin bahwa ini akan membawa dampak yang sangat, sangat positif," lanjutnya.

IAEA tidak lagi memperoleh akses ke sejumlah fasilitas nuklir utama Iran setelah serangan Israel yang kemudian didukung Amerika Serikat pada 2025. Sejumlah fasilitas nuklir Iran juga kembali menjadi sasaran dalam perang terbaru yang pecah pada 28 Februari, sehingga IAEA berulang kali meminta izin untuk melakukan pemeriksaan.

Di saat yang sama, AS, Inggris, Prancis, dan Jerman dilaporkan telah menyusun rancangan resolusi yang meminta isu Iran dirujuk ke DK PBB karena dinilai gagal memenuhi kewajiban pelaporan nuklirnya. Rancangan tersebut diperkirakan akan diajukan dan dipungut suara pekan ini.

Menanggapi kemungkinan rujukan tersebut, Grossi mengatakan pekerjaannya dengan Iran akan tetap berlanjut terlepas dari keputusan yang diambil terkait resolusi.

"Masalah-masalah ini tidak akan hilang sampai kita mengatasinya, sampai kita mendapatkan akses yang diperlukan, sampai kita dapat kembali," kata Grossi.

Sebelum serangan pada Juni 2025, IAEA memperkirakan Iran memiliki sekitar 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen, jauh di atas batas 3,67 persen dalam kesepakatan nuklir 2015 yang kini tidak lagi berlaku dan mendekati tingkat 90 persen yang dibutuhkan untuk pembuatan senjata nuklir. Nasib persediaan uranium tersebut masih belum diketahui sejak serangan 2025.

Misi Iran untuk PBB menyebut rancangan resolusi Barat tersebut sebagai "tindakan putus asa baru" yang tidak akan membawa manfaat.

Sebelumnya pada Juni, Dewan Gubernur IAEA telah mengesahkan resolusi yang menuntut Iran segera memberikan informasi dan akses terkait persediaan uranium serta fasilitas produksinya.

Baca juga: IAEA Tegaskan Inspeksi Nuklir di Iran Akan Tetap Berjalan Meski Ada Keberatan