Kericuhan Pecah dalam Aksi Protes Anti-Pemerintah di Albania

Tirana: Bentrokan mewarnai aksi protes anti-pemerintah di pusat Tirana, Albania, pada Selasa malam, 10 Februari 2026.

Dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 11 Februari 2026, polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang melemparkan bom molotov dan suar ke arah aparat.

Kepolisian melaporkan 16 orang dirawat di rumah sakit akibat luka bakar dan cedera lainnya. Sebanyak 13 demonstran ditangkap dalam insiden tersebut.

Pemerintahan Perdana Menteri Edi Rama menghadapi tekanan politik menyusul tuduhan korupsi yang menyeret Wakil Perdana Menteri Belinda Balluku. Meski demikian, Rama menolak tuntutan untuk mencopot Balluku dari jabatannya.

Balluku, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Infrastruktur, dituduh oleh jaksa antikorupsi mencampuri proses pengadaan proyek konstruksi untuk menguntungkan perusahaan tertentu. Jaksa mendesak pencabutan kekebalan hukumnya melalui pemungutan suara di parlemen.

Aksi yang dihadiri ribuan orang itu menjadi unjuk rasa ketiga dalam beberapa bulan terakhir yang menuntut pengunduran diri Rama. Lebih dari 1.300 personel polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.

Sejumlah aksi sebelumnya juga berujung ricuh. Demonstran melemparkan bom molotov dan batu ke arah aparat serta gedung pemerintah, sementara polisi merespons dengan gas air mata dan meriam air.

Pemimpin oposisi dari Partai Demokrat, Sali Berisha—mantan perdana menteri yang juga pernah menghadapi tuduhan korupsi—menyebut aksi tersebut sebagai “pemberontakan damai” pada momen krusial bagi Albania. Ia menuduh Rama telah “menyatakan perang terhadap sistem peradilan.”

Analis politik Mentor Kikia menilai kecil kemungkinan protes akan menghasilkan perubahan signifikan. Menurutnya, sebagian pemilih cenderung memilih “kejahatan yang lebih kecil untuk menyingkirkan kejahatan yang lebih besar” dalam setiap pemilu.

“Persepsi saat ini adalah jika Rama pergi, Berisha akan kembali. Yang satu meninggalkan kekuasaan karena korupsi, yang lain juga harus meninggalkan kekuasaan karena korupsi,” ujar Kikia.

Di tengah gejolak politik tersebut, Albania tengah berupaya menyelesaikan proses aksesi ke Uni Eropa yang ditargetkan rampung pada 2027. Namun, lembaga pemantau internasional menilai negara itu masih bergulat dengan persoalan korupsi yang meluas.

Baca juga:  Unjuk Rasa Antipemerintah di Albania Berlangsung Ricuh