Buat Kepastian Hukum, Presiden Perintahkan Bahlil Cek Ulang Izin Tambang Martabe

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengecek ulang izin operasional tambang Martabe di Sumatra. Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil mengatakan Presiden menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap iklim investasi. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hak-hak investor harus dipulihkan.

“Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek. Kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 2026.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepastian hukum tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Khususnya di wilayah Sumatra.

Menanggapi kemungkinan pengembalian izin apabila tidak terbukti bersalah, Bahlil menegaskan pemerintah akan bersikap adil.

“Kita harus fair. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya,” tegas Bahlil.
 

Baca Juga:  Kemeninves dan Danantara bakal Garap 28 Pertambangan dan Perkebunan yang Bermasalah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. ANTARA/Putu Indah Savitri

Kementerian ESDM tengah melakukan proses penilaian dan penataan, termasuk cross-check dari sisi teknis pertambangan. Bahlil telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang tengah melakukan kajian lingkungan.

“Kita lagi melakukan penilaian dan cross-check. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai,” kata Bahlil.

Bahlil membantah terkait isu adanya lobi dari pihak perusahaan. Dia menegaskan tidak pernah menerima tekanan dari pihak mana pun.

“Enggak ada, saya enggak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh zalim sama pengusaha. Negara membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan negara,” ujar Bahlil.