BGN Coret 1.653 Sekolah dari Daftar Penerima MBG

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret ribuan satuan pendidikan dari daftar penerimaan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Mayoritas merupakan sekolah swasta.

"Saya, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia," kata Sudaryono, dikutip dari akun Instagram @sudaru_sudaryono, Kamis, 10 September 2026. 

Sudaryono menjelaskan satuan pendidikan swasta yang dimaksud, yaitu sekolah swasta bertaraf internasional dan sekolah yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional. Selain itu, BGN mengeluarkan sekolah yang sudah mandiri atau tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS secara finansial, dari daftar penerima manfaat.

"Kami juga telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Agama, untuk kemudian mendata seluruh satuan pendidikan atau sekolah yang ada di Indonesia," kata Sudaryono.

Dia menjelaskan lebih dari 580 ribu satuan pendidikan atau sekolah di Indonesia yang terdiri atas sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya. Dari total tersebut, lebih dari 340 ribu sekolah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya.

Sementara itu, 240 ribu sekolah belum menerima program MBG. BGN telah menerima banyak surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG.

"Itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai," ujar Sudaryono.

BGN akan memprioritaskan sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi.


Ilustrasi sekolah memperoleh program MBG. Foto: dok. BGN.

Dia mencontohkan di Maluku dan di Papua, misalnya ada sekitar 15 ribu satuan pendidikan yang belum terlayani. Wilayah seperti di Maluku dan Papua menjadi prioritas ditambah dengan wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi.

Langkah tersebut untuk mendukung implementasi dari program aktivasi pembukaan dapur SPPG bisa berjalan dengan aman dan efisien serta tepat sasaran.

"Kami segera membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur," kata Sudaryono.