Sidang Umum PBB ke-81: Upaya Pulihkan Multilateralisme di Dunia yang Kian Kompleks

New York: Ketika para pemimpin dunia berkumpul di New York pekan ini, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) tidak hanya menjadi panggung untuk sekadar menyampaikan pidato.

Di tengah konflik yang belum berakhir, perubahan iklim, ketertinggalan target pembangunan, hingga perkembangan kecerdasan buatan (AI), forum kali ini menghadapi pertanyaan besar: seberapa jauh multilateralisme masih mampu menjawab persoalan dunia?

SMU PBB merupakan mekanisme utama PBB untuk perumusan kebijakan, perundingan, koordinasi, dan pengambilan keputusan negara-negara anggota. Forum tahunan ini mempertemukan pemimpin dan perwakilan dari 193 negara anggota di Markas Besar PBB di New York.

Dunia yang Semakin Kompleks

Berbagai persoalan global dibahas di dalamnya, mulai dari perdamaian dan keamanan internasional, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, tata kelola digital dan kecerdasan buatan, hingga reformasi PBB.

Namun, Sidang ke-81 berlangsung ketika tantangan yang dihadapi dunia semakin kompleks, di tengah rendahnya kepercayaan terhadap multilateralisme.

Konflik antara Iran dan Amerika Serikat masih berlangsung. Situasi di Palestina, khususnya Gaza, memburuk. Konflik Ukraina-Rusia terus berkepanjangan. Pada saat yang sama, dunia menghadapi tantangan perubahan iklim dan realisasi target pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang masih tertinggal.

Di tengah situasi tersebut, ada persoalan lain yang tidak kalah penting: kepercayaan terhadap efektivitas multilateralisme semakin menurun.

PBB juga menghadapi ekspektasi mengenai kemajuan reformasi organisasi tersebut sebagai tindak lanjut dari Agenda UN80.

Karena itu, kepemimpinan Sidang Majelis Umum PBB ke-81 menetapkan enam prioritas utama: perdamaian dan keamanan; pembangunan berkelanjutan; aksi iklim dan lingkungan; hak asasi manusia; tata kelola digital dan AI; serta reformasi PBB.

Dari berbagai persoalan tersebut lahir tema yang menjadi payung sidang tahun ini: “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All.”

Pekan Diplomasi

Sidang Majelis Umum PBB ke-81 secara resmi dibuka pada 8 September 2026 dan dipimpin Presiden SMU PBB ke-81, Dr. Khalilur Rahman dari Bangladesh.

Namun, perhatian dunia terutama tertuju pada rangkaian High-Level Week (HLW) yang berlangsung pada 22-29 September 2026. Debat Umum atau General Debate, sebagai pertemuan utama, berlangsung pada 22-28 September.

Dalam rangkaian ini, kepala negara dan menteri dari negara-negara anggota PBB hadir untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai persoalan global.

HLW juga menjadi ruang bagi negara-negara untuk menyelenggarakan side events serta melakukan pertemuan bilateral dengan negara mitra. Dengan demikian, diplomasi di markas PBB tidak hanya berlangsung di ruang sidang utama, tetapi juga melalui berbagai pertemuan di sela-sela agenda resmi.

Di luar Debat Umum, terdapat lima pertemuan tingkat tinggi lain yang menjadi bagian dari rangkaian SMU PBB ke-81.

Agenda-agenda tersebut memperlihatkan betapa luasnya persoalan yang harus dihadapi komunitas internasional.

Dari Hak Pembangunan hingga Ancaman Kenaikan Air Laut

Salah satu pertemuan tingkat tinggi akan memperingati 40 tahun Deklarasi Hak atas Pembangunan.

Pertemuan tersebut akan meninjau pelaksanaan deklarasi sekaligus mendorong penguatan kerja sama internasional agar setiap orang dan negara dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil.

Isu lain yang mendapat perhatian adalah kenaikan permukaan laut.

High-Level Plenary Meeting to Address the Existential Threat Posed by Sea-Level Rise akan membahas tantangan dan dampak kenaikan permukaan laut, terutama bagi negara kepulauan dan wilayah pesisir. Pertemuan itu juga diarahkan untuk memperkuat aksi terkait adaptasi, pembiayaan, dan perlindungan masyarakat terdampak.

Agenda tersebut menempatkan perubahan lingkungan bukan hanya sebagai persoalan ekologis, tetapi juga persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat dan masa depan negara-negara yang berada di kawasan pesisir.

Pelajaran dari Pandemi dan Persoalan Diskriminasi

Pandemi juga masih menjadi bagian dari agenda. Pertemuan tingkat tinggi mengenai pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi akan mengevaluasi kemajuan sekaligus mengidentifikasi kesenjangan dalam upaya menghadapi pandemi.

Tujuannya adalah mendorong sistem kesehatan global yang lebih tangguh, setara, dan terkoordinasi, serta didukung pembiayaan berkelanjutan.

Sementara itu, 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban juga akan diperingati melalui pertemuan tingkat tinggi. Agenda ini akan melihat kembali kemajuan dan upaya bersama dalam menghadapi persoalan rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi.

Ada pula pertemuan yang secara khusus membahas penghapusan senjata nuklir.

Pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat komitmen politik terhadap perlucutan senjata nuklir secara menyeluruh dan terverifikasi, sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai ancaman kemanusiaan dan keamanan yang ditimbulkan oleh senjata nuklir.

Restoring Trust, Managing Transformation

Jika seluruh agenda tersebut disatukan, terlihat bagaimana SMU PBB ke-81 berusaha menjangkau hampir seluruh persoalan yang sedang membentuk kehidupan internasional.

Ada perdamaian dan keamanan. Ada pembangunan ekonomi dan sosial. Ada iklim dan lingkungan. Ada Palestina dan hak asasi manusia. Ada kesehatan global. Ada tata kelola digital dan AI.

Isu-isu tersebut akan dibahas dalam berbagai pertemuan selama HLW, termasuk melalui side events yang diselenggarakan negara-negara maupun organisasi masyarakat sipil. Pertemuan juga akan melibatkan organisasi internasional dan regional, termasuk MIKTA dan G77.

Pada akhirnya, tema “Restoring Trust, Managing Transformation” menjadi lebih dari sekadar judul bagi Sidang Majelis Umum PBB ke-81.

Tema tersebut mencerminkan dua tantangan yang berjalan bersamaan: bagaimana membangun kembali kepercayaan terhadap kerja sama multilateral, sekaligus bagaimana mengelola perubahan dunia yang berlangsung cepat.

Di satu sisi, konflik dan persoalan keamanan masih menguji kemampuan negara-negara untuk bekerja sama. Di sisi lain, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, teknologi digital, dan AI menghadirkan persoalan baru yang melampaui batas negara.

Di tengah berbagai tekanan itu, New York kembali menjadi tempat 193 negara bertemu.

Bukan hanya untuk berbicara tentang dunia yang sedang berubah, tetapi juga untuk mencari cara agar organisasi yang menaungi mereka tetap mampu bekerja menghadapi perubahan tersebut.

Baca juga: Sidang Majelis Umum ke-81 PBB Dibuka dengan Seruan Pemulihan Multilateralisme