Kepala BNPP Maruli Simanjuntak Ingin Badan Pengelola Perbatasan Lebih Efektif

Jakarta: Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak ingin Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Pengelolaan perbatasan tidak seharusnya hanya berfokus pada kepastian batas wilayah negara, tetapi juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Badannya kan sudah ada, badan nasional, kenapa enggak diefektifkan sekalian," kata Maruli yang juga menjabat Kepala BNPP usai dilantik jadi Wakil Panglima TNI, di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Maruli mengatakan, gagasan tersebut muncul dari sejumlah diskusi mengenai perlunya mengoptimalkan lembaga yang sudah ada. Menurutnya, pengelolaan perbatasan dapat dilakukan secara lebih terarah dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, selama ini pengelolaan perbatasan lebih banyak dipahami sebagai upaya memastikan batas wilayah negara. Padahal, keberadaan badan pengelola perbatasan dapat dimanfaatkan lebih luas untuk mendukung peningkatan kehidupan masyarakat di daerah perbatasan.

"Kepastian pengelolaan perbatasan itu jelas penting sehingga betul-betul perbatasan-perbatasan kita dengan negara tetangga bisa kita pastikan terus," ujarnya. 

Maruli menegaskan, upaya tersebut tidak harus sepenuhnya bergantung pada anggaran TNI. Pihaknya dapat membantu mengoordinasikan kebutuhan masyarakat dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Desa, serta kementerian lain yang memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

"Kita bisa bantu koordinasikan ke Kementerian Desa dan kementerian-kementerian yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah," ungkapnya. 


Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (Dokumentasi/ Metro TV)

Selain menyoroti pengelolaan perbatasan, Maruli menjelaskan tugas Wakil Panglima TNI adalah membantu Panglima TNI dalam menjalankan tugasnya. "Wapang itu tugasnya membantu Panglima," ucap Maruli.

Saat ditanya mengenai Undang-Undang TNI, Maruli mengatakan akan mempelajari lebih lanjut sejauh mana proses pembahasan aturan tersebut. Ia mengaku belum terlalu menangani persoalan itu secara langsung.

"Nanti kita diskusikan sampai di mana sebetulnya perjalanan undang-undang tersebut. Saya tidak terlalu menanganinya, mungkin ke depan mudah-mudahan saya coba pelajari," tutur Maruli.