1,57 Juta Warga Jawa Barat Terdampak Kekeringan

Bandung: Bencana kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat sebanyak 965 desa/kelurahan di 291 kecamatan terdampak kekeringan hingga 4 November 2026.

Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat mengatakan, dampak kekeringan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Kondisi itu membuat pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat menjadi salah satu prioritas penanganan.

"BPBD Jawa Barat mencatat hingga 4 November 2026 terdapat 965 desa dan kelurahan di 291 kecamatan yang terdampak bencana kekeringan. Jumlah masyarakat yang terdampak mencapai sekitar 1,57 juta jiwa atau 478.040 kepala keluarga," kata Hadi dalam keterangan resmi, Kamis, 5 November 2026.

Berdasarkan data infografis BPBD Jabar yang diperbarui pada 4 November 2026 pukul 20.00 WIB, jumlah warga terdampak mencapai 1.575.480 jiwa atau setara dengan 478.040 kepala keluarga (KK).

Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Jabar bersama berbagai instansi dan elemen masyarakat terus melakukan pendistribusian air bersih. Hingga awal November 2026, total air bersih yang telah disalurkan mencapai 50.867.369 liter.

"Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, kami bersama berbagai unsur terus melakukan pendistribusian air bersih. Hingga saat ini total air bersih yang sudah disalurkan mencapai 50,8 juta liter," ujar Hadi.

Distribusi air bersih tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari BPBD, Palang Merah Indonesia (PMI), perusahaan daerah air minum (PDAM), pemadam kebakaran, kepolisian, hingga TNI dan komunitas masyarakat.

BPBD Jabar menjadi unsur dengan distribusi air bersih terbesar, yakni 28.199.500 liter. Selanjutnya, PDAM menyalurkan 5.589.000 liter dan PMI sebanyak 5.116.925 liter.

Kontribusi lainnya berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 3.944.400 liter, lembaga masyarakat 3.015.550 liter, Tagana 2.017.194 liter, dunia usaha 954.000 liter, komunitas 940.800 liter, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebanyak 654.000 liter.

Hadi mengaku, penanganan kekeringan membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan bantuan.

"Penanganan kekeringan ini tidak bisa dilakukan BPBD sendiri. Kami berkolaborasi dengan PMI, PDAM, TNI, Polri, pemadam kebakaran, pemerintah daerah, komunitas, dunia usaha, serta berbagai lembaga lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih," tutur Hadi.


Ilustrasi-Area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang kekeringan akibat musim kemarau. (DOK.PEMKABBEKASI)

Berdasarkan sebaran distribusi air bersih per kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan penyaluran tertinggi, yakni 18.843.275 liter. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Bogor dengan 8.101.000 liter dan Kabupaten Pangandaran sebanyak 5.250.194 liter.

Kabupaten Ciamis mencatat distribusi 3.911.500 liter, disusul Kota Tasikmalaya sebanyak 3.281.000 liter dan Kabupaten Karawang mencapai 2.803.000 liter.

Sementara itu, Kabupaten Bandung Barat tercatat menerima distribusi air bersih sebanyak 1.169.000 liter. Kabupaten Sumedang mencapai 908.900 liter, Kabupaten Garut 652.000 liter, dan Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 640.000 liter.

Di wilayah perkotaan, distribusi air bersih tercatat antara lain di Kota Banjar sebanyak 525.000 liter, Kota Bandung 524.500 liter, Kota Sukabumi 248.000 liter, Kota Cirebon 238.000 liter, Kota Cimahi 110.000 liter, serta Kota Bogor 32.000 liter.

Hadi menjelaskan besaran distribusi air bersih di setiap daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan penyaluran paling besar berdasarkan data sementara BPBD Jabar.

"Jika melihat data distribusi, Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan penyaluran air bersih tertinggi, yakni lebih dari 18,8 juta liter. Ini menunjukkan kebutuhan penanganan kekeringan di setiap daerah berbeda-beda sehingga distribusi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat," jelas Hadi.

Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota serta instansi terkait untuk memastikan masyarakat di wilayah terdampak memperoleh akses air bersih.

"Kami terus berupaya memastikan masyarakat di wilayah terdampak tetap mendapatkan akses air bersih. Koordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota serta instansi terkait terus dilakukan agar penanganan bisa berjalan optimal," ungkap Hadi.

Selain mengandalkan distribusi bantuan, masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan menjaga sumber air yang masih tersedia. "Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, menjaga ketersediaan sumber air yang masih ada, serta segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih," imbau Hadi.