Rp21 Triliun Lebih Digelontorkan untuk Rehabilitasi-Rekonstruksi Sumatra

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi rehab-rekon bencana Sumatra di Gedung Kemendagri. Foto: Metro TV/Damar.

Rp21 Triliun Lebih Digelontorkan untuk Rehabilitasi-Rekonstruksi Sumatra

Muhammad Adyatma Damardjati • 28 October 2026 16:33

Jakarta: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat didukung anggaran masif dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran yang sudah dicairkan mencapai Rp21 triliun lebih.

"Kementerian PU yang warna kuning nomor delapan, dari pengajuan Rp22,3 triliun itu sudah disalurkan oleh Kementerian Keuangan Rp21,1 triliun. Sementara UMKM Rp622 miliar sudah disalurkan oleh Kementerian Keuangan Rp618 miliar," ujar Menteri Dlaam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Anggaran itu difokuskan untuk perbaikan infrastruktur vital. Dana tersebut digunakan untuk jalan, jembatan, sarana prasarana, fasilitas umum, normalisasi sungai, hingga irigasi.
 

Baca Juga :

Banpres Rp3 Juta per UMKM Korban Bencana Sumatra Cair Pekan Ini


"Anggaran juga lebih kurang Rp21 triliun untuk tiga provinsi itu, baik untuk perbaikan jalan, jembatan, sarana prasarana, fasilitas umum, normalisasi sungai, irigasi, dan lain-lain yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU," jelas Tito.

Sektor ekonomi kerakyatan juga mendapat alokasi. Kementerian UMKM menerima dana Rp618 miliar untuk memulihkan usaha mikro yang terdampak.

"Bencana ini juga berdampak kepada sejumlah UMKM, kafe, warung, restoran, dan lain-lain. Untuk UMKM Rp622 miliar sudah disalurkan Rp618 miliar," tegas Tito.


Bencana Sumatra. Foto: Antara.

Pemerintah daerah juga menerima anggaran melalui Belanja Tidak Terduga dan tambahan Transfer ke Daerah. Dana itu diberikan dalam dua tahap dari Presiden.

"Di tiga provinsi ini juga ada anggaran yang sudah diterima, baik dalam bentuk BTT maupun tambahan TKD sebanyak dua tahap dari Bapak Presiden Republik Indonesia," ujar Tito.

(Anggi Tondi)