DKPP Sidangkan Aduan Syarat Pendidikan Gibran pada 23 November

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito dikonfirmasi wartawan di Lombok Barat, Selasa (9/6/2026). ANTARA/Nur Imansyah

DKPP Sidangkan Aduan Syarat Pendidikan Gibran pada 23 November

Achmad Zulfikar Fazli • 19 November 2026 20:09

Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terkait proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan wakil presiden (wapres) pada Pilpres 2024. Persidangan akan dimulai pada 23 November 2026

“Masing-masing dari keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda, yaitu 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 19 November 2026.

Heddy menjelaskan empat perkara tersebut akan diperiksa sekaligus dalam satu sidang. Sebab, teradunya sama dan pokok aduan saling beririsan.

Agenda pemeriksaan meliputi mendengarkan pokok aduan dari pengadu dan jawaban teradu, mendengarkan keterangan pihak terkait, mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa alat bukti, serta pendalaman terhadap keterangan para pihak.

Ilustrasi DKPP. Dok. Lampost



DKPP telah melimpahkan empat dari lima aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi materiel. Dua aduan dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiel pada 4 November 2026, yakni aduan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta Muhammad Afghan Ababil.

Kedua aduan tersebut diregistrasi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026. Aduan lainnya dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiel pada 10 November 2026.

Aduan tersebut disampaikan Paman Nurlette dan Novi Manaban yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026, serta aduan Denny Indrayana dan kawan-kawan yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026.

(Achmad Zulfikar Fazli)