Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Antara.
Pemprov DKI Jakarta Kaji Peluang Perluasan Program Sekolah Gratis bagi Siswa SLB
Duta Erlangga • 20 November 2026 11:56
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dapat masuk dalam program sekolah gratis. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan kajian mendalam terkait usulan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Pramono Anung pada 17 November 2026 di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Beliau menegaskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana tengah mengkaji kemungkinan perluasan program sekolah gratis ke SLB. Langkah ini sejalan dengan pendekatan yang sebelumnya dilakukan terhadap pendidikan madrasah, di mana kebutuhan masyarakat ditindaklanjuti secara bertahap melalui kajian yang matang.
Saat ini jumlah SLB negeri di Jakarta tercatat sebanyak 13 sekolah, sementara SLB swasta mencapai 74 sekolah. Keterbatasan daya tampung SLB negeri menjadi salah satu aspek yang dikaji, termasuk kebutuhan pembiayaan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap pendidikan yang inklusif.
“Gubernur Pramono Anung sangat berkomitmen untuk terus memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh anak di Jakarta, termasuk anak berkebutuhan khusus. Usulan agar siswa SLB dapat masuk dalam program sekolah gratis sedang dikaji secara cermat oleh Dinas Pendidikan agar setiap kebijakan yang diambil tepat, berkelanjutan, dan dapat diwujudkan secara adil,” ujar Chico Hakim.
Program sekolah swasta gratis yang telah berjalan saat ini sudah mencakup sejumlah SLB swasta sebagai bagian dari 103 sekolah penerima bantuan. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD juga telah merencanakan perluasan program dengan penambahan sekolah swasta gratis, termasuk mempertimbangkan kebutuhan SLB dan madrasah.
Dinas Pendidikan akan terus mempercepat kajian dengan memperhatikan kapasitas fiskal, kesiapan sekolah, serta kebutuhan nyata di lapangan. Perkembangan kajian dan rencana kebijakan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen membangun sistem pendidikan yang tidak hanya merata, tetapi juga berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.