Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto. Foto: Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan.
Bareskrim Ambil Alih Kasus TPPU Penyelundupan BBM di Sulsel dengan Kerugian Rp67 M
Siti Yona Hukmana • 16 November 2026 17:42
Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengambil alih penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Negara mengalami kerugian hingga Rp67,9 miliar.
“Dari perkiraan tindak pidana asal dalam perkara ini, terdapat dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp67.904.375.000," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026.
BBM tersebut diangkut menggunakan sejumlah truk tangki yang diduga dipindahkan ke kapal SPOB, dengan nama kapal SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999.
Suhasto menyebut setelah dilakukan pemindahan, terjadi transaksi atau pengoperan BBM subsidi dari kapal ke kapal. Yakni dari SPOB ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto (tengah). Foto: Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan.
Suhasto menduga tindak pidana berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Total volume pemindahan BBM bersubsidi yang tercatat dalam aksi ini sekitar 3.532 kiloliter.
Sebagai pengembangan, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel menerbitkan Laporan Polisi (LP) terkait TPPU ini pada 20 Oktober 2026. Penanganan laporan tersebut kini didalami oleh Dittipideksus Bareskrim Polri dengan menelusuri aliran dana dan aset para pelaku.
“Setiap aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan, apalagi yang sudah disubsidi oleh negara ini, itu akan terus kami telusuri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Suhasto.
Dalam pengusutannya, penyidik akan mengoptimalkan koordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset. Polisi menegaskan penegakan hukum tidak berhenti pada penetapan tersangka awal, melainkan terus dikembangkan untuk memberikan efek jera.
“Jadi, langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, terus kemudian melindungi hak masyarakat atas BBM bersubsidi, dan juga mencegah kebocoran keuangan negara,” ujar Suhasto.
(Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan)