Pernyataan Dedi Mulyadi jadi Alasan Fraksi PDIP Pilih Walk Out Paripurna DPRD

Bandung: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih keluar ruangan atau walk out saat Paripurna bersama Pemprov Jabar di Gedung DPRD, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, 16 Mei 2025. Aksi walk out tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait tidak perlu rapat dengan DPRD Jabar.

Menurut anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona, aksi walk out tersebut dilakukan karena tidak ada klarifikasi dari Dedi Mulyadi terkait pernyataannya yang menyudutkan legislatif saat pidato dalam kegiatan Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025.

"Sebetulnya bukan ke fraksi ya, tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD-nya. Bahwa gubernur sudah menyatakan bahwa tidak perlu lagi rapat dengan DPRD waktu di APDESI dan kedua waktu di Musrembang," ujar Doni saat dikonfirmasi, Jumat, 16 Mei 2025.

Bahkan Dedi pun tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap dua raperda. Dedi pun mendelegasikan Wakil Gubernur Erwan Setiawan bersama dengan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Jabar.

Doni menuturkan, seharusnya Dedi tidak melontarkan ucapan tersebut terlebih dalam kegiatan kedinasan. Diakui Doni, pemprov dan DPRD Jabar seharusnya saling melengkapi dan koreksi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Jadi keberadaan kita ini sebetulnya satu kesatuan, dengan legislatif sama eksekutif. Harusnya saling menunjang, saling memperkuat, tapi bukan saling mentiadakan," tandasnya.

Aksi walk out tersebut pun ditegaskan Doni sebagai bentuk menjaga kehormatan DPRD Jabar usai dikucilkan oleh Dedi. Bahkan Fraksi PDIP bakal menggunakan hak interpelasi terhadap Dedi.

"Kami ini 120 orang ini kan mewakili rakyat Jawa Barat. Baik perundang-undangan juga harus dilibatkan. Berarti jangan dilecehkan. Lah kami Fraksi PDI Perjuangan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD bukan fraksi, bukan kehormatan fraksi. Merasa prihatinlah DPRD, direndahkan, dilecehkan," ungkapnya.