Kepala Disdik Riau Erisman Yahya dalam suatu kesempatan saat rapat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Riau. ANTARA/Adriah
Whisnu Mardiansyah • 14 October 2025 10:50
Riau: Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengungkapkan penyebab keterlambatan pembayaran gaji guru pada Oktober 2025. Keterlambatan ini terjadi karena keterbatasan anggaran yang hanya mencukupi untuk sembilan bulan dalam tahun anggaran berjalan.
Kepala Disdik Riau Erisman Yahya menjelaskan anggaran yang digunakan saat ini merupakan hasil perencanaan tahun sebelumnya. Pihaknya hanya dapat menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam APBD murni 2025 tanpa bisa menambah anggaran secara tiba-tiba.
“Jadi perlu kami jelaskan, pertama, anggaran untuk gaji di Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu hanya cukup untuk sembilan bulan. Kekurangannya baru bisa dipenuhi pada APBD Perubahan tahun anggaran 2025,” kata Erisman di Pekanbaru seperti dilansir Antara, Selasa, 14 Oktober 2025.
Keterbatasan anggaran ini tidak hanya berdampak pada guru berstatus PPPK, tetapi juga seluruh ASN di bawah Disdik Riau. Pihaknya tidak bisa mengubah anggaran gaji ASN langsung menjadi 12 bulan.
Seluruh administrasi dan dokumen terkait proses penggajian sebenarnya sudah disiapkan oleh bagian keuangan. Namun pencairan dana baru dapat dilakukan setelah APBD Perubahan disahkan oleh Kemendagri.
Erisman menjelaskan proses pencairan gaji dapat dilakukan setelah verifikasi APBD Perubahan selesai. Pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM) baru bisa dilakukan setelah proses tersebut selesai.
“Kalau verifikasi APBD Perubahan sudah selesai oleh Kemendagri dan sudah menjadi peraturan daerah, barulah kami bisa mengajukan pemenuhan penggajian ini dan barulah kami bisa mencetak surat perintah membayarnya,” kata Erisman Yahya.
Bagian keuangan telah menyiapkan seluruh administrasi yang diperlukan. Namun mereka tidak dapat mencetak SPM yang cukup karena dana tersedia di APBD Perubahan 2025. Kepala Disdik Riau meminta semua pihak tidak mempolitisasi persoalan ini. Ia menegaskan masalah ini murni bersifat administratif dan akan segera diselesaikan setelah APBD Perubahan disahkan.