Polwan Ini Gagas Knowledge System Cegah Kejahatan Pangan

Jakarta: Ketahanan pangan kini menjadi salah satu fokus utama dalam Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung visi tersebut, seorang polisi wanita (polwan) Kombes Budi Purwatiningsih, peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan ke-63 Tahun 2025, menggagas usulan bertajuk “Pengembangan Knowledge Management System (KMS) sebagai Strategi Nasional dalam Penanggulangan Kejahatan Pangan.”

Menurut Budi, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama keamanan nasional. Namun, sektor ini masih rentan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan, mulai dari pemalsuan pupuk bersubsidi, pengoplosan beras, hingga penyalahgunaan distribusi bahan pangan.

“Masalah kejahatan pangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Karena itu, diperlukan strategi nasional yang berbasis pengetahuan dan teknologi,” ujar Polwan berpangkat melati tiga itu dalam keterangannya, Senin, 13 Oktober 2025.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di sejumlah daerah, Budi menemukan bahwa kejahatan pangan kerap terjadi akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, ketiadaan basis data terintegrasi, serta rendahnya literasi keamanan pangan di masyarakat. Pada 2025, Polri tercatat mengungkap dua kasus besar kejahatan pangan, yakni penyelewengan kadar pupuk milik Kementerian Pertanian (Kementan) di Jawa Timur dan kasus pengoplosan beras premium.

Widya Iswara di Sespim Lemdiklat Polri Kombes Budi Purwatiningsih. (Istimewa)

Untuk menjawab persoalan tersebut, Budi yang kini menjabat sebagai Widya Iswara di Sespim Lemdiklat Polri mengusulkan penerapan sistem Knowledge Management System (KMS) sebagai solusi sistemik berbasis digital.

Ia menjelaskan, KMS dirancang untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarluaskan pengetahuan yang relevan kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Sistem ini akan didukung oleh teknologi digital, platform edukatif, serta sistem pelaporan terpadu yang dapat mempercepat koordinasi lintas sektor.

“Proyek ini menghasilkan solusi sistemik yang memadukan unsur manusia, sistem, teknologi, dan kebijakan,” paparnya.

Budi menambahkan, implementasi KMS akan dilakukan secara bertahap, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang. Tahapan tersebut mencakup pembentukan regulasi, pengembangan aplikasi digital, pelatihan lintas sektor, serta integrasi sistem ke dalam kelembagaan Polri.

“Diharapkan, Knowledge Management System dapat menjadi instrumen strategis yang memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan yang aman, transparan, dan berkelanjutan,” tandasnya.