Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Tambah 3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Ketua Banggar Said Abdullah. Dok. Istimewa

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Tambah 3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Achmad Zulfikar Fazli • 23 September 2025 13:56

Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati penambahan tiga indikator kesejahteraan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026. Hal ini disampaikan Ketua Banggar Said Abdullah.

Berikut tiga indikator kesejahteraan yang disepakati Banggar DPR dan pemerintah:

  1. Indeks Kesejahteraan Petani yang merupakan penyempurnaan dari instrumen Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan.
  2. Penciptaan lapangan kerja formal, sebagai indikator mengukur proporsi angkatan kerja dengan yang bekerja secara berkualitas
  3. GNI per Kapita sebagai indikator pendapatan rata-rata warga negara.

"Keseluruhan indikator kesejahteraan di atas kita gunakan untuk melihat seberapa besar dampak kegiatan pembangunan," kata Said, dalam keterangannya, Selasa, 23 September 2025.
Said menjelaskan setidaknya ada tiga keseimbangan penting dari keseluruhan indikator pembangunan tersebut. Pertama, melalui RAPBN 2026, program program yang dijalankan pemerintah bisa menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.

Kedua, agenda pembangunan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penyangga utama kekuatan bangsa, agar semakin sehat dan terdidik. Ketiga, kegiatan pembangunan harus berwawasan jangka panjang, karena itu terjaganya kelestarian alam menjadi faktor fundamental, lantaran krisis iklim telah menyebabkan krisis pangan, dan energi semakin nyata, serta bencana katastropik yang semakin intensif.

"Krisis iklim semakin memangkas kekuatan fiskal pemerintah," ujar Said.


Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah bersalaman dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di DPR, Senayan, Jakarta. Foto: Dok/Istimewa 

Alat Memerangi Kemiskinan


Badan Anggaran DPR juga mengingatkan pemerintah, RAPBN 2026 menjadi alat untuk memerangi kemiskinan. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi pada 1998 mengingatkan, rakyat perlu diberikan ruang kebebasan yang bertanggungjawab, berupa kebebasan menumbuhkan kreativitas.

Oleh Karena itu, kata dia, kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan. Kebebasan akan menjadi mata air bagi rakyat untuk kreatif. Kreativitas akan membangkitkan inovasi dan sumber sumber penemuan, dan karya baru di berbagai bidang.

"Dengan demikian, urusan meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan sekedar urusan menambah pendapatan mereka. Tugas pemerintah untuk meningkatkan kapasitas rakyat untuk menjadi sesuatu (being), dan melakukan sesuatu (doing), serta mendapatkan kehormatan adalah makna hidup yang bernilai," ujar Said.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
Viral!, 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(Achmad Zulfikar Fazli)