Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Anadolu Agency)
Willy Haryono • 23 September 2025 08:33
New York: Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui status Negara Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Solusi Dua Negara di PBB. Walau bersifat simbolis, keputusan pengakuan Palestina oleh Prancis ini dinilai bersejarah.
Dalam pidatonya di KTT Solusi Dua Negara di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin, 22 September, Macron menyerukan diakhirinya perang di Gaza.
“Waktu untuk perdamaian telah tiba, kita hanya selangkah lagi dari kehilangan kesempatan itu,” ujarnya.
“Saatnya membebaskan 48 sandera yang ditahan Hamas. Saatnya menghentikan perang, serangan bom di Gaza, pembantaian, dan pengungsian,” sambung Macron, dikutip dari nzherald.co.nz, Selasa, 23 September 2025.
Meski demikian, Macron menegaskan Prancis tidak akan membuka kedutaan untuk negara Palestina sebelum gencatan senjata tercapai di Gaza dan seluruh sandera dibebaskan.
Otoritas Palestina menyambut baik keputusan Prancis yang disebut sebagai “bersejarah dan berani,” dan memberikan standing ovation kepada Macron. Australia, Inggris, Kanada, dan Portugal turut mengakui negara Palestina, menambah tekanan terhadap Israel yang terus melanjutkan perang di Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah tidak akan mengizinkan berdirinya negara Palestina, sementara anggota kabinet garis kerasnya mengancam akan mencaplok Tepi Barat demi menggagalkan upaya tersebut.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menegaskan Israel “akan mengambil tindakan”. “Mereka bukan mempromosikan perdamaian, melainkan mendukung terorisme,” katanya. Gedung Putih melalui Sekretaris Pers Karoline Leavitt menambahkan, Presiden AS Donald Trump menilai pengakuan ini “hanya memberi hadiah kepada Hamas”.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya mengatakan kepada AFP, “Kita tidak boleh merasa gentar dengan ancaman pembalasan.”
Baca juga: Macron Tegaskan Perundingan Solusi Dua Negara jadi Kunci Dukungan Dunia
Streaming