Dedi Mulyadi Usul PT Dirgantara Indonesia dan Pindad Dipindah ke Kertajati

Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajukan usulan strategis terkait masa depan industri pertahanan Indonesia. Dedi meminta agar seluruh industri pertahanan nasional yang sebagian besar berada di Kota Bandung dipusatkan di kawasan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Menurut Dedi, usulan ini sudah ia sampaikan secara resmi melalui surat kepada Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI), jajaran PT Pindad, serta Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Dari hasil komunikasi tersebut, Dedi menilai terdapat kesamaan pandangan bahwa pengembangan industri pertahanan di Bandung saat ini menghadapi keterbatasan serius.

"Ya, saya kemarin kan bertemu dengan Dirut PTDI, kemudian berkomunikasi dengan Dirut Pindad dan Kasau. Pikirannya sama, bahwa tidak mungkin PTDI di Bandung berkembang pesat karena untuk tes pesawat pun terbatas landasan. Lingkungannya juga sudah padat perumahan,” ujar Dedi di Unpad Bandung, Jumat, 22 Agustus 2025

Dedi menjelaskan, Kertajati memiliki lahan yang luas dan statusnya sebagian besar merupakan tanah negara, baik yang dikuasai Kementerian Kehutanan, Perhutani, maupun kementerian lain. Kawasan tersebut pun dinilai Dedi sangat memungkinkan dijadikan pusat industri pertahanan sekaligus kawasan ekonomi khusus.
 

Baca: Dedi Mulyadi Pesan Calon Dokter Punya Kecerdasan Akademis dan Emosional

"Kalau industri pertahanan dipusatkan di Kertajati, mulai dari PTDI, Pindad, hingga Dahana yang memang sudah ada di Subang, termasuk juga TNI Angkatan Udara, itu akan lebih efisien. Misalnya dari Lanud Husein (Bandung) bisa dipindah ke sana. Pesawat-pesawat F-16 pun bisa beroperasi di Kertajati karena fasilitasnya mendukung," beber Dedi.

Dedi mengungkapkan, jika konsep ini terealisasi maka Kertajati akan menjadi dua fungsi sekaligus yaitu pusat industri pertahanan dalam negeri dan kawasan ekonomi khusus (KEK). Dedi pun optimis dengan adanya KEK pertahanan, Kertajati dapat menghidupkan kembali aktivitas penerbangan komersial yang saat ini masih terbatas.

"Kalau sudah terbentuk kawasan ekonomi khusus pertahanan di Kertajati, maka maskapai penerbangan akan ikut berjalan. Dan tidak ada halangan jika pangkalan udara dipakai bersama untuk penerbangan sipil, seperti yang dilakukan di Halim," ungkap Dedi.