Gubernur Perpanjangan Tangan Presiden, Sultan Najamuddin Usul Pemilihan Tidak Langsung

Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, mewacanakan agar pemilihan gubernur dilakukan secara tidak langsung. Usulan tersebut disampaikan Sultan usai menghadiri pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut Sultan, pemilihan gubernur secara tidak langsung lebih sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dengan sistem presidensial. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut masih merupakan opini pribadinya dan terbuka untuk dikaji lebih lanjut.

“Kita menyadari bahwa wacana ini akan menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama dalam situasi demokrasi yang semakin dinamis,” ujar Sultan dalam keterangannya, Sabtu 22 Februari 2025.

Ia menambahkan bahwa secara empiris, gubernur berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, pemilihan gubernur secara tidak langsung dinilai lebih efisien dan dapat memperkuat prinsip good governance dalam sistem presidensial.

“Secara yuridis, kita mengetahui bahwa gubernur memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dan kota,” tegasnya.

Sultan juga mengingatkan bahwa banyak kebijakan pembangunan di daerah yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, menurutnya, seorang gubernur harus memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah pusat agar tidak terjadi perbedaan politik yang dapat menghambat program pembangunan.

“Jangan sampai karena perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur yang mengabaikan kebijakan pemerintah pusat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sultan menyampaikan bahwa pelantikan kepala daerah oleh Presiden menjadi momen penting yang mencerminkan keselarasan visi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut adanya kedekatan emosional antara Presiden dan para kepala daerah sebagai bentuk soliditas pemerintahan.

Saat ditanya mengenai mekanisme pemilihan gubernur secara tidak langsung, Sultan mengusulkan beberapa opsi, termasuk melalui fit and proper test yang dilakukan oleh DPRD provinsi. Nama-nama calon gubernur yang telah lolos seleksi tersebut nantinya akan diajukan kepada Presiden untuk menetapkan dua nama sebagai gubernur dan wakil gubernur.

“Sekali lagi, ini hanya opini pribadi yang sudah saya tuangkan dalam buku Green Democracy. Karena Pilkada masih lima tahun lagi, kita memiliki waktu untuk merancang proses demokrasi di tingkat provinsi secara lebih sederhana,” pungkasnya.