Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, usai dilantik di Istana Jakarta. (Dok: Humas Pemprov Jatim)
Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menindaklanjuti berbagai materi strategis yang diperolehnya dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang sejak 21 Februari 2025. Salah satu materi penting yang menjadi fokus perhatiannya adalah strategi innovative financing, efisiensi anggaran, serta optimalisasi pendapatan daerah.
"Kemarin kami mendapat materi dari Ibu Menkeu yang sangat penting, mengenai innovative financing, efisiensi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai skema pendanaan lainnya. Ini menjadi bekal penting bagi kami di daerah," kata Khofifah, Senin, 24 Februari 2025.
Dalam materi tentang efisiensi anggaran itu, lanjut Khofifah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada berbagai alternatif pendanaan yang dapat dijalin melalui kerja sama dengan sektor swasta, optimalisasi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan skema pembiayaan kreatif lainnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Khofifah mengaku langsung menginstruksikan jajaran Pemprov Jawa Timur untuk menyiapkan strategi konkret. Terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 dan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan No. 900/833/SJ.
"Saya meminta Pak Wagub untuk berdiskusi dengan Sekda serta jajaran terkait, termasuk BUMD, guna merumuskan strategi pendanaan inovatif. Alhamdulillah, respons mereka cepat. Kami bahkan berdiskusi hingga dini hari melalui grup WhatsApp," jelasnya.
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Khofifah menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, tanpa membebani masyarakat.
"Selain itu, belanja daerah juga harus diperbaiki agar lebih efektif dan efisien. Kita akan memaksimalkan berbagai skema innovative financing, sebagaimana yang diharapkan oleh Ibu Menkeu," ungkapnya.
Khofifah menekankan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu kunci dalam menghadapi efisiensi anggaran. Dengan PAD yang kuat, program-program pembangunan dan layanan publik tetap bisa berjalan optimal meskipun ada pemangkasan anggaran dari pusat.
Salah satu strateginya adalah innovative financing, yang dianggapnya dapat diterapkan adalah menggali sumber pembiayaan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha, BUMN, dan BUMD. "Kami, Pemprov Jatim juga akan mengembangkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta membentuk Dana Abadi Daerah untuk mendukung pembangunan jangka panjang," jelasnya.
Khofifah mengklaim sudah ada beberapa proyek yang telah berhasil dijalankan dengan skema ini. Di antaranya adalah sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang bekerja sama dengan sektor swasta, bantuan permodalan usaha mikro melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Kemudian pembangunan penerangan jalan raya di Kabupaten Madiun dengan pola KPBU, dan program CSR dari dunia usaha serta BUMN/BUMD untuk mendukung berbagai inisiatif pembangunan di daerah. "Ke depan, pola-pola seperti ini akan terus kami optimalkan agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa terlalu bergantung pada anggaran pusat," bebernya.
Khofifah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Pemprov Jatim tidak akan mengganggu sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, layanan publik, serta penyaluran bantuan sosial (Bansos). "Kami pastikan efisiensi ini tidak akan menghambat program-program utama yang menyentuh langsung masyarakat," ujarnya.
Streaming