Langkah Awal Khofifah Pimpin Jatim, Efisiensi hingga Mudik Gratis

Surabaya: Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menyebut sejumlah langkah awal dalam memimpin Jatim di periode kedua. Salah satunya, kata Khofifah, pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Efisiensi anggaran harus dilakukan secara cermat dan terukur, tetapi yang utama adalah tidak boleh mengurangi layanan publik dan bantuan sosial bagi masyarakat," kata Khofifah, Kamis, 20 Februari 2025.

Selain itu, Khofifah juga memastikan efisiensi anggaran yang akan diterapkan Pemprov Jatim tidak akan berdampak pada penyaluran bantuan sosial (Bansos). "Sehingga penyaluran bansos tetap berjalan, meski ada efisiensi anggaran," katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengantisipasi potensi fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan. Sehingga harus dikendalikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Tentu kami (Pemprov Jatim) akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok," ucapnya.

Khofifah mengatakan bahwa Pemprov Jatim akan kembali mengadakan program mudik gratis bagi masyarakat melalui jalur darat dan laut. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin merayakan Idulfitri di kampung halaman dengan aman dan nyaman.

"Kami setiap tahun menyediakan layanan mudik gratis. Ini bagian dari upaya kami untuk membantu masyarakat, sekaligus mengurangi kepadatan dan risiko di perjalanan," katanya.

Pada periode kedua memimpin Jatim ini, Khofifah menekankan pentingnya sinkronisasi antara Program Nawa Bhakti Satya, yang menjadi andalan Pemprov Jatim dengan Asta Cita, visi pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

"Tentu yang ingin kami pastikan adalah keselarasan antara program daerah dan pusat. Program Nawa Bhakti Satya akan kami sinergikan dengan Asta Cita agar pembangunan di Jawa Timur sejalan dengan agenda nasional. Kami juga komitmen dalam membangun kerja sama lintas daerah, serta koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan makro dapat diterapkan secara efektif di Jawa Timur," jelas dia.